Respons Nasdem Soal Prabowo dan Pembagian Jatah Menteri
Jum'at, 09 Agustus 2019 - 15:21 WIB
Respons Nasdem Soal Prabowo dan Pembagian Jatah Menteri
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem menganggap kehadiran Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Kongres V PDIP di Bali dan ajakan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Gerindra tak bisa disamakan dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala pemerintah.
Karena, Jokowi tidak didukung oleh satu partai politik (parpol) saja meskipun Jokowi merupakan kader PDIP. Sehingga, sikap manis PDIP tidak bisa langsung diartikan bahwa Gerindra akan dapat jatah menteri.
"PDIP tidak juga boleh diidentikkan dengan presiden. Karena presiden dan wapres adalah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah presiden-wakil presiden, bukan (hanya didukung) satu partai politik meski beliau (Jokowi) kader satu parpol," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Sambung Irma, soal pembagian jatah menteri ini sudah dihitung oleh presiden dan itu tidak akan mengurangi porsi parpol pendukung. Karena, Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa proporsi kabinet nanti diisi oleh kalangan profesional, cendekiawan dan kader parpol.
"Jadi saya kira pak presiden pasti tahu lah apa yang akan dilakukan," ucap Irma.
Soal pernyataan politikus Gerindra bahwa akan ada poros Kertanegara-Teuku Umar, dia menilai hal itu sah saja dalam politik. Karena jumlah parpol di Indonesia sangat banyak sehingga bisa membentuk banyak poros. Parpol lain tentu akan membuat poros sendiri dan poros politik ini sifatnya dinamis.
"Jadi dinamis aja enggak ada masalah. Yang penting garisnya kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan partai politik itu yang paling penting yang harus dilakukan," ujarnya.
Soal bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah, menurut Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini menegaskan bahwa jangan sampai pertarungan pilpres menimbulkan friksi yang tajam. Jadi, kalau masih ada friksi yang tajam sebaiknya parpol tersebut membenahi diri dulu baru bergabung.
"Benahi diri dulu bagaimana sikapnya terhadap NKRI, terhadap Pancasila terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hilangkan dulu politik identitasnya, baru lah gabung dengan kita kan begitu. Kalau enggak hancur nanti NKRI ini," tandasnya.
Karena, Jokowi tidak didukung oleh satu partai politik (parpol) saja meskipun Jokowi merupakan kader PDIP. Sehingga, sikap manis PDIP tidak bisa langsung diartikan bahwa Gerindra akan dapat jatah menteri.
"PDIP tidak juga boleh diidentikkan dengan presiden. Karena presiden dan wapres adalah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf adalah presiden-wakil presiden, bukan (hanya didukung) satu partai politik meski beliau (Jokowi) kader satu parpol," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).
Sambung Irma, soal pembagian jatah menteri ini sudah dihitung oleh presiden dan itu tidak akan mengurangi porsi parpol pendukung. Karena, Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa proporsi kabinet nanti diisi oleh kalangan profesional, cendekiawan dan kader parpol.
"Jadi saya kira pak presiden pasti tahu lah apa yang akan dilakukan," ucap Irma.
Soal pernyataan politikus Gerindra bahwa akan ada poros Kertanegara-Teuku Umar, dia menilai hal itu sah saja dalam politik. Karena jumlah parpol di Indonesia sangat banyak sehingga bisa membentuk banyak poros. Parpol lain tentu akan membuat poros sendiri dan poros politik ini sifatnya dinamis.
"Jadi dinamis aja enggak ada masalah. Yang penting garisnya kepentingan bangsa dan negara itu di atas kepentingan partai politik itu yang paling penting yang harus dilakukan," ujarnya.
Soal bergabungnya Gerindra ke koalisi pemerintah, menurut Wakil Ketua Fraksi Nasdem ini menegaskan bahwa jangan sampai pertarungan pilpres menimbulkan friksi yang tajam. Jadi, kalau masih ada friksi yang tajam sebaiknya parpol tersebut membenahi diri dulu baru bergabung.
"Benahi diri dulu bagaimana sikapnya terhadap NKRI, terhadap Pancasila terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Jadi hilangkan dulu politik identitasnya, baru lah gabung dengan kita kan begitu. Kalau enggak hancur nanti NKRI ini," tandasnya.
(maf)
