Refly Harun: Semua Anggota Dewan Harusnya Oposisi
Rabu, 07 Agustus 2019 - 15:39 WIB
Refly Harun: Semua Anggota Dewan Harusnya Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai anggota dewan yang ada di parlemen saat ini seharusnya menjadi oposisi terhadap pemerintah.
"Sesungguhnya semua yang menjadi anggota dewan seharusnya oposisi pemerintah," tutur Refly saat menjadi pemateri dalam acara Bimbingan Teknis dan Pembekalan Nasional bagi Calon Anggota DPRD Provinsi se-Indonesia dan DPR asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2019-2024, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Refly menjelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Kalau dalam pemerintahan parlementer yang memerintah parlemen.
"Jadi yang memerintah adalah partai koalisi mayoritas. Makanya disebut parliament three level of government," katanya, seperti dalam siaran pers DPP PKS.
Cirinya adalah kekuasaan eksekutif dan legislasi tidak terpisah. Karena itu, lanjut dia, sistem ini membutuhkan mayoritas. Bila nilai mayoritas tidak tercapai maka tidak bisa membentuk pemerintahan.
Refly berharap ada pihak-pihak yang memosisikan diri sebagai lawan tanding dalam kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan yang tidak dikontrol akan menimbulkan beberapa catatan negatif.
"Kalau saya melihat Pemerintah Jokowi ini terlepas dari suksesnya ada beberapa hal yang harus dikritisi. Seperti hal penegakan hukum," ujar Refly.
Dia lantas mengungkapkan kritik soal Perppu Ormas dan lemahnya perlindungan hukum bagi penegak hukum di KPK.
"Saya tidak puas dengan penegakan hukumnya.Hal ini harus dijadikan perhatian pemerintah juga oposisi yang kritis terhadap pemerintahan agar pemerintah tidak terjerembab," papar dia.
Menurut Refly, tugas untuk mengkritik pemerintah adalah tanggung jawab warga negara yang baik. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk mencintai republik.
"Jadi bentuk mencintai republik tidak harus membenarkan apa yang kita anggap salah," urainya.
"Sesungguhnya semua yang menjadi anggota dewan seharusnya oposisi pemerintah," tutur Refly saat menjadi pemateri dalam acara Bimbingan Teknis dan Pembekalan Nasional bagi Calon Anggota DPRD Provinsi se-Indonesia dan DPR asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) periode 2019-2024, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Refly menjelaskan perbedaan antara sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Kalau dalam pemerintahan parlementer yang memerintah parlemen.
"Jadi yang memerintah adalah partai koalisi mayoritas. Makanya disebut parliament three level of government," katanya, seperti dalam siaran pers DPP PKS.
Cirinya adalah kekuasaan eksekutif dan legislasi tidak terpisah. Karena itu, lanjut dia, sistem ini membutuhkan mayoritas. Bila nilai mayoritas tidak tercapai maka tidak bisa membentuk pemerintahan.
Refly berharap ada pihak-pihak yang memosisikan diri sebagai lawan tanding dalam kekuasaan. Menurut dia, kekuasaan yang tidak dikontrol akan menimbulkan beberapa catatan negatif.
"Kalau saya melihat Pemerintah Jokowi ini terlepas dari suksesnya ada beberapa hal yang harus dikritisi. Seperti hal penegakan hukum," ujar Refly.
Dia lantas mengungkapkan kritik soal Perppu Ormas dan lemahnya perlindungan hukum bagi penegak hukum di KPK.
"Saya tidak puas dengan penegakan hukumnya.Hal ini harus dijadikan perhatian pemerintah juga oposisi yang kritis terhadap pemerintahan agar pemerintah tidak terjerembab," papar dia.
Menurut Refly, tugas untuk mengkritik pemerintah adalah tanggung jawab warga negara yang baik. Tanggung jawab tersebut sebagai bentuk mencintai republik.
"Jadi bentuk mencintai republik tidak harus membenarkan apa yang kita anggap salah," urainya.
(dam)
