Sering Kritik Pemerintah, PKS: Siapa Lagi yang Mau Menegur Presiden?
loading...
Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, PKS ingin mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses dan amanah, serta adil sebagai Presiden dalam melaksanakan tugas. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Sebagai partai oposisi, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di parlemen selama ini cukup kritis terhadap berbagai kebijakan yang diambil Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, PKS ingin mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses dan amanah, serta adil sebagai Presiden dalam melaksanakan tugas untuk memajukan dan menyejahterakan Indonesia.
"Target kinerja dan hasilnya bagus yang dibangun dan kerjakan, kami akan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Tapi bila sebaliknya, kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Jokowi dalam mengelola Republik ini agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera," tuturnya, Senin (4/5/2020).
Sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan, kata Dimyati, PKS menjalankan fungsi sebagai penyeimbang, bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskreditkan pemerintah.
"Kami juga bukan 'yes man' atau 'ABS' asal bapak senang, tapi kami mendukung dan menguatkan serta mengapresiasi bila rencana, program, dan aksi Bapak Presiden bagus. Tapi kami juga selalu mengingatkan dan mengkritisi, bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa," katanya.
PKS ingin mengawal agar Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dalam memimpin negeri ini agar tidak terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Semua yang kami lakukan murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances karena bila kami tidak di luar sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi Presiden yang sedang berkuasa?" katanya.(Baca juga: Soal Kepala BNPT, Nasir Djamil: Mana Mungkin Kapolri Langkahi Presiden? )
Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat.
"Karena sangat powerful dan kuat posisinya, kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar. Jadi kami PKS merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa. Kami bila tidak berkuasa, komitmen kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia," tuturnya.
Dimyati melihat saat ini Indonesia belum maju dan baru mimpi. Dirinya berharap ke depan PKS bisa berkuasa dan membuat Indonesia bisa maju, bukan hanya mimpi.
"Semoga kami diberikan kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara ini next, tapi kamipun berharap Indonesia segera maju, walaupun kami di luar," katanya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, PKS ingin mengawal dan menjaga Jokowi agar sukses dan amanah, serta adil sebagai Presiden dalam melaksanakan tugas untuk memajukan dan menyejahterakan Indonesia.
"Target kinerja dan hasilnya bagus yang dibangun dan kerjakan, kami akan mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Presiden Jokowi. Tapi bila sebaliknya, kami selalu mengingatkan dan memberi masukan serta mengkritisi Pak Jokowi dalam mengelola Republik ini agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju dan sejahtera," tuturnya, Senin (4/5/2020).
Sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan, kata Dimyati, PKS menjalankan fungsi sebagai penyeimbang, bukan untuk menjatuhkan apalagi mendiskreditkan pemerintah.
"Kami juga bukan 'yes man' atau 'ABS' asal bapak senang, tapi kami mendukung dan menguatkan serta mengapresiasi bila rencana, program, dan aksi Bapak Presiden bagus. Tapi kami juga selalu mengingatkan dan mengkritisi, bahkan menegur bila ada sesuatu yang keliru dan merugikan keuangan negara dan bangsa," katanya.
PKS ingin mengawal agar Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara dalam memimpin negeri ini agar tidak terlibat korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).
"Semua yang kami lakukan murni mengawal sebagai oposisi agar bisa melakukan check and balances karena bila kami tidak di luar sebagai oposisi, siapa lagi yang mau menegur dan mengkritisi Presiden yang sedang berkuasa?" katanya.(Baca juga: Soal Kepala BNPT, Nasir Djamil: Mana Mungkin Kapolri Langkahi Presiden? )
Menurut dia, Indonesia menganut sistem presidensial sehingga kekuasaan presiden sebagai kepala negara sangat kuat.
"Karena sangat powerful dan kuat posisinya, kemungkinan cenderung abuse of power dan misleading dalam kepemimpinannya sangat besar. Jadi kami PKS merasa perlu sebagai penyeimbang penguasa. Kami bila tidak berkuasa, komitmen kami jadi oposisi yang bermartabat untuk rakyat Indonesia," tuturnya.
Dimyati melihat saat ini Indonesia belum maju dan baru mimpi. Dirinya berharap ke depan PKS bisa berkuasa dan membuat Indonesia bisa maju, bukan hanya mimpi.
"Semoga kami diberikan kesempatan untuk memajukan bangsa dan negara ini next, tapi kamipun berharap Indonesia segera maju, walaupun kami di luar," katanya.
Lihat Juga :
