DPR Minta Pemerintah Siapkan Perencanaan Matang Pemindahan Ibu Kota
DPR Minta Pemerintah Siapkan Perencanaan Matang Pemindahan Ibu Kota
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan mendapatkan respons positif dari kalangan DPR. Sebab kondisi Pulau Jawa sangat rentan terhadap bencana.
Segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Ibu Kota negara harus diantisipasi. ”Saya menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke Brasilia, ibu kota Brasil. Kantor pemerintahan di sana seperti di Jalan Thamrin, berdekatan jadi koordinasi antarkementerian enggak usah pakai mobil cukup jalan kaki,” kata anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo, Selasa 6 Agustus 2019.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyusun dan merencanakan tahapan-tahapan proses pemindahan.
Pertama harus dibuat dasar aturan hukumnya seperti apa. Setelah itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membuat skema anggarannya seperti apa.
“Jadi menurut saya biar saja kita kasih kesempatan untuk pemerintah menyusun perencanaannya. Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro) bilang sudah ada perencanaan yang matang. Tinggal dibikin dasar hukum dan undang-undangnya. Setelah itu nanti Kementerian Keuangan menghitung anggaran yang dibutuhkan,” tuturnya.
Terkait rencana pemindahan ini, menurut Firman, tahapan yang dilakukan bisa secara bertahap. Misalnya diawali oleh kantor-kantor pemerintahan sementara pada tahap awal DPR masih tetap di Jakarta. (Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Komprehensif)
Untuk tahap selanjutnya baru DPR juga berada di Ibu Kota yang baru. ”Kita nggak mungkin melakukan rencana ini semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita lihat gempa kemarin itu saja sudah heboh padahal bencana seperti itu menjadi siklus lima tahunan,” katanya.
Firman mengakui hingga saat ini DPR belum pernah membahas secara detail mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dengan pemerintah.
”Pemerintah tentu harus menyiapkan rencana kerja, tidak bisa pemerintah membahas dengan DPR tanpa terlebih dahulu menyiapkan perencanaannya. Pasti pemerintah sudah tahu mekanismenya seperti apa, termasuk lobi-lobi politik yang harus dilakukan,” tuturnya.
Segala hal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan di Ibu Kota negara harus diantisipasi. ”Saya menyarankan pemerintah melakukan studi banding ke Brasilia, ibu kota Brasil. Kantor pemerintahan di sana seperti di Jalan Thamrin, berdekatan jadi koordinasi antarkementerian enggak usah pakai mobil cukup jalan kaki,” kata anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo, Selasa 6 Agustus 2019.
Politikus Partai Golkar ini mengatakan, untuk saat ini sebaiknya pemerintah diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk menyusun dan merencanakan tahapan-tahapan proses pemindahan.
Pertama harus dibuat dasar aturan hukumnya seperti apa. Setelah itu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan membuat skema anggarannya seperti apa.
“Jadi menurut saya biar saja kita kasih kesempatan untuk pemerintah menyusun perencanaannya. Pak Bambang (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro) bilang sudah ada perencanaan yang matang. Tinggal dibikin dasar hukum dan undang-undangnya. Setelah itu nanti Kementerian Keuangan menghitung anggaran yang dibutuhkan,” tuturnya.
Terkait rencana pemindahan ini, menurut Firman, tahapan yang dilakukan bisa secara bertahap. Misalnya diawali oleh kantor-kantor pemerintahan sementara pada tahap awal DPR masih tetap di Jakarta. (Baca juga: Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Komprehensif)
Untuk tahap selanjutnya baru DPR juga berada di Ibu Kota yang baru. ”Kita nggak mungkin melakukan rencana ini semudah membalikkan telapak tangan. Kalau kita lihat gempa kemarin itu saja sudah heboh padahal bencana seperti itu menjadi siklus lima tahunan,” katanya.
Firman mengakui hingga saat ini DPR belum pernah membahas secara detail mengenai rencana pemindahan Ibu Kota dengan pemerintah.
”Pemerintah tentu harus menyiapkan rencana kerja, tidak bisa pemerintah membahas dengan DPR tanpa terlebih dahulu menyiapkan perencanaannya. Pasti pemerintah sudah tahu mekanismenya seperti apa, termasuk lobi-lobi politik yang harus dilakukan,” tuturnya.
(wib)
Explore More