Hasto Wardoyo: PNS Harus Melayani, Bukan Dilayani
A
A
A
JAKARTA - Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo melantik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi Tahun 2017 di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat, Jumat (2/8/2019).
Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima BKKBN pada Formasi Tahun 2017 baik BKKBN pusat maupun provinsi sebanyak 132 orang. Hasto berharap Kepala Perwakilan BKKBN provinsi seluruh Indonesia segera melaksanakan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Menurut Hasto dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir pencapaian program KKBPK bervariasi antar provinsi, tepatnya setelah era desentralisasi dengan kewenangan otonomi daerah.
"Program KKBPK dianggap kurang populer dan kurang memperoleh dukungan sumber daya yang memadai oleh Pemerintah Daerah. Saat ini BKKBN sedang melakukan rebranding agar program KKBPK dapat lebih dikenal oleh masyarakat," kata Hasto.
Terkait hal tersebut para CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS di Lingkungan BKKBN Formasi Tahun 2017 yang merupakan generasi-generasi milenial yang penuh inovasi, harus memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, demi terwujudnya pelayanan prima di lingkungan BKKBN.
Hasto berpesan mereka dapat membangun kepercayaan masyarakat (public trust) yang positif dan mengubah paradigma bahwa “PNS itu melayani bukan dilayani” dan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, bangsa dan Negara. Selain itu, diharapkan para PNS memiliki tanggung jawab yang tinggi, disiplin dan berintegritas tanpa perlu selalu diperingatkan setiap saat.
Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diterima BKKBN pada Formasi Tahun 2017 baik BKKBN pusat maupun provinsi sebanyak 132 orang. Hasto berharap Kepala Perwakilan BKKBN provinsi seluruh Indonesia segera melaksanakan pengambilan sumpah CPNS menjadi PNS dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Menurut Hasto dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir pencapaian program KKBPK bervariasi antar provinsi, tepatnya setelah era desentralisasi dengan kewenangan otonomi daerah.
"Program KKBPK dianggap kurang populer dan kurang memperoleh dukungan sumber daya yang memadai oleh Pemerintah Daerah. Saat ini BKKBN sedang melakukan rebranding agar program KKBPK dapat lebih dikenal oleh masyarakat," kata Hasto.
Terkait hal tersebut para CPNS yang diambil sumpahnya menjadi PNS di Lingkungan BKKBN Formasi Tahun 2017 yang merupakan generasi-generasi milenial yang penuh inovasi, harus memberikan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan, demi terwujudnya pelayanan prima di lingkungan BKKBN.
Hasto berpesan mereka dapat membangun kepercayaan masyarakat (public trust) yang positif dan mengubah paradigma bahwa “PNS itu melayani bukan dilayani” dan senantiasa berorientasi pada kepentingan publik, bangsa dan Negara. Selain itu, diharapkan para PNS memiliki tanggung jawab yang tinggi, disiplin dan berintegritas tanpa perlu selalu diperingatkan setiap saat.
(akn)