DPR Minta Jokowi Perbanyak Lapangan Pekerjaan
Senin, 29 Juli 2019 - 23:59 WIB
DPR Minta Jokowi Perbanyak Lapangan Pekerjaan
A
A
A
JAKARTA - Minimnya lapangan kerja menjadi salah satu hal yang dikeluhkan di periode pertama pemerintahan Jokowi. Hal itu terjadi karena pemerintah terlalu fokus dengan pembangunan infrastruktur.
Terkait permasalahan ini, Komisi IX DPR meminta kepada Jokowi untuk fokus pada pembangunan lapangan kerja baru pda periode kedua nanti.
“Pemerintah dinilai belum sepenuhnya hadir dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Senin (29/7/2019).
Saleh menilai, peran serta pemerintah hanya berkutat pada persoalan regulasi. Sementara, mayoritas yang membangun lapangan kerja baru baik industri skala besar maupun skala kecil selama ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah.
“Pembangunan industri dan lembaga-lembaga penampung tenaga kerja masih didominasi oleh pihak swasta,” ucap Saleh.
Politikus PAN ini mengakui pembangunan infrastruktur tentu menyerap tenaga kerja. Tetapi, pembangunan infrastruktur juga ada batasnya. Terbatas dari sisi jumlah, dan terbatas juga dari sisi waktu. Selama proyeknya berjalan, tenaga kerja dalam jumlah terbatas bisa ditampung.
“Namun setelah proyeknya selesai, tenaga kerja tersebut kembali kehilangan pekerjaan,” imbuh Saleh.
Lebih dari itu, Saleh menambahkan, pembangunan infrastruktur berada di kota-kota besar. Sementara, rakyat di daerah pedesaan pun banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Lahan pertanian yang ada juga lebih banyak dikuasai orang luar. “Ini menjadi masalah serius yang harus dituntaskan,” tegasnya.
Terkait permasalahan ini, Komisi IX DPR meminta kepada Jokowi untuk fokus pada pembangunan lapangan kerja baru pda periode kedua nanti.
“Pemerintah dinilai belum sepenuhnya hadir dalam menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay, Senin (29/7/2019).
Saleh menilai, peran serta pemerintah hanya berkutat pada persoalan regulasi. Sementara, mayoritas yang membangun lapangan kerja baru baik industri skala besar maupun skala kecil selama ini adalah pihak swasta, bukan pemerintah.
“Pembangunan industri dan lembaga-lembaga penampung tenaga kerja masih didominasi oleh pihak swasta,” ucap Saleh.
Politikus PAN ini mengakui pembangunan infrastruktur tentu menyerap tenaga kerja. Tetapi, pembangunan infrastruktur juga ada batasnya. Terbatas dari sisi jumlah, dan terbatas juga dari sisi waktu. Selama proyeknya berjalan, tenaga kerja dalam jumlah terbatas bisa ditampung.
“Namun setelah proyeknya selesai, tenaga kerja tersebut kembali kehilangan pekerjaan,” imbuh Saleh.
Lebih dari itu, Saleh menambahkan, pembangunan infrastruktur berada di kota-kota besar. Sementara, rakyat di daerah pedesaan pun banyak yang tidak memiliki pekerjaan. Lahan pertanian yang ada juga lebih banyak dikuasai orang luar. “Ini menjadi masalah serius yang harus dituntaskan,” tegasnya.
(cip)
