Soal Menteri Kabinet, PBNU Ikuti Putusan Presiden Jokowi
Minggu, 28 Juli 2019 - 16:54 WIB
Soal Menteri Kabinet, PBNU Ikuti Putusan Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Peranan kader Nahdlatul Ulama (NU) dalam memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 cukup signifikan. Karena itu, banyak pihak yang menyebutkan NU layak mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet periode 2019-2024 mendatang.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, untuk pengisian kursi menteri dari NU, PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. "Kita sami'na waato'na dengan Presiden soal penyusunan kabinet. Ini kita serahkan seserahnya-serahnya. Hingga kini belum ada pembicaraan jadi belum tahu. Intinya PBNU menyampaikan kita ikut dengan keputusan Presiden karena itu hak prerogatif Presiden untuk menyusun nama nama kabinet," tuturnya, Minggu (28/7/2019).
Menurut Helmy, Presiden memiliki kewenangan secara luas untuk melihat, menimbang siapa kader-kader bangsa yang dianggap potensial menduduki posisi kabinet.
"Bagi NU tidak ngoyo, tidak meminta- minta, tetapi kalau diminta oleh Pak Jokowi kader-kader NU untuk ikut di dalam menata, mengelola pemerintahan ini ke depan maka PBNU menyatakan siap untuk menyerahkan atau mengirim kader-kader NU terbaik," katanya.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu II ini mengatakan, NU memiliki banyak kader mumpuni di berbagai bidang baik yang berasal dari kalangan profesional maupun akademisi yang berada di luar partai politik. Sementara untuk kader NU yang berasal dari parpol, menurutnya, Jokowi akan melakukan komunikasi tersendiri dengan para ketua umum parpol.
Ditanya mengenai posisi menteri yang cocok untuk kader NU, Helmy mengatakan kader NU bisa berada di pos manapun. Dia mencontohkan NU pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menempatkan Mohammad Nuh sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud).
Begitu pula pada Kabinet Indonesia Kerja juga menempatkan kadernya Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial (Mensos) sebelum akhirnya mundur karena maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
"Kalau sekarang NU itu berkemajuan dalam segala bidang. Kita memiliki banyak ahli dan profesi. Ada ahli ekonomi, ahli hukum. Kalau nggak diminta ya kita berdoa saja," katanya.
Ditanya mengenai nama-nama yang telah disiapkan, Helmy mengatakan untuk nama masih berada di kantong Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. "Kalau nama-nama calon masih ada di kantongnya Kiai Said," katanya.
Dalam Pilpres 2019 lalu, tidak ada pihak yang memungkiri peran kader NU di dalam memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, meskipun secara kelembagaan PBNU tidak mengeluarkan fatwa atau seruan resmi untuk memilih pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf karena NU tidak berpolitik.
"Tetapi karena ada Kiai Ma'ruf sebagai calon wakil presiden, para santri, warga NU tentu ada keterpanggilan untuk memanangkan Pak Kiai Ma'ruf dan Pak Jokowi. Semua survei mengatakan begitu. Tentu kalau ada beberapa kalangan yang menghendaki kader NU berada di dalam pemerintahan ini maka saya kira itu sesuatu yang lumrah, wajar,” katanyanya.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, untuk pengisian kursi menteri dari NU, PBNU menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. "Kita sami'na waato'na dengan Presiden soal penyusunan kabinet. Ini kita serahkan seserahnya-serahnya. Hingga kini belum ada pembicaraan jadi belum tahu. Intinya PBNU menyampaikan kita ikut dengan keputusan Presiden karena itu hak prerogatif Presiden untuk menyusun nama nama kabinet," tuturnya, Minggu (28/7/2019).
Menurut Helmy, Presiden memiliki kewenangan secara luas untuk melihat, menimbang siapa kader-kader bangsa yang dianggap potensial menduduki posisi kabinet.
"Bagi NU tidak ngoyo, tidak meminta- minta, tetapi kalau diminta oleh Pak Jokowi kader-kader NU untuk ikut di dalam menata, mengelola pemerintahan ini ke depan maka PBNU menyatakan siap untuk menyerahkan atau mengirim kader-kader NU terbaik," katanya.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu II ini mengatakan, NU memiliki banyak kader mumpuni di berbagai bidang baik yang berasal dari kalangan profesional maupun akademisi yang berada di luar partai politik. Sementara untuk kader NU yang berasal dari parpol, menurutnya, Jokowi akan melakukan komunikasi tersendiri dengan para ketua umum parpol.
Ditanya mengenai posisi menteri yang cocok untuk kader NU, Helmy mengatakan kader NU bisa berada di pos manapun. Dia mencontohkan NU pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono menempatkan Mohammad Nuh sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud).
Begitu pula pada Kabinet Indonesia Kerja juga menempatkan kadernya Khofifah Indar Parawansa sebagai Menteri Sosial (Mensos) sebelum akhirnya mundur karena maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
"Kalau sekarang NU itu berkemajuan dalam segala bidang. Kita memiliki banyak ahli dan profesi. Ada ahli ekonomi, ahli hukum. Kalau nggak diminta ya kita berdoa saja," katanya.
Ditanya mengenai nama-nama yang telah disiapkan, Helmy mengatakan untuk nama masih berada di kantong Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. "Kalau nama-nama calon masih ada di kantongnya Kiai Said," katanya.
Dalam Pilpres 2019 lalu, tidak ada pihak yang memungkiri peran kader NU di dalam memenangkan pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin, meskipun secara kelembagaan PBNU tidak mengeluarkan fatwa atau seruan resmi untuk memilih pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf karena NU tidak berpolitik.
"Tetapi karena ada Kiai Ma'ruf sebagai calon wakil presiden, para santri, warga NU tentu ada keterpanggilan untuk memanangkan Pak Kiai Ma'ruf dan Pak Jokowi. Semua survei mengatakan begitu. Tentu kalau ada beberapa kalangan yang menghendaki kader NU berada di dalam pemerintahan ini maka saya kira itu sesuatu yang lumrah, wajar,” katanyanya.
(cip)
