Pertemuan Elite Disambut Positif, Tapi Oposisi Harus Tetap Ada
Sabtu, 27 Juli 2019 - 16:01 WIB
Pertemuan Elite Disambut Positif, Tapi Oposisi Harus Tetap Ada
A
A
A
JAKARTA - Pascapertemuan dua kontestan Pilpres 2019 Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, kemudian dilanjutkan pertemuan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri adalah hal yang baik.
Namun, elite politik harus menyadari bahwa rakyat membutuhkan mitra untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, seintensif apapun saat ini pertemuan antarelite partai yang berseteru pada Pilpres 2019, kekuatan oposisi mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua Komite I DPD Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kekhawatirannya akan terjadinya penumpukan kekuatan dalam peta perpolitikan Indonesia lima tahun ke depan.
"Ini karena, partai-partai yang seharusnya bertugas menjadi oposisi karena gagal menghantarkan capres/cawapresnya ke istana dikhawatirkan malah menjadi sekutu Presiden terpilih baik di eksekutif maupun di legislatif," kata Fahira, Sabtu (27/7/2019).
"Tetapi harus diingat pemerintahan ke depan harus ada penyimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kekuatan penyimbang cenderung akan mengeyampingkan rakyat. Jangan sampai hal ini terjadi," sambungnya.
Fahira berharap, partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyimbang. Jika melihat mayoritas kekuatan politik saat ini sudah berlabuh ke Presiden terpilih, maka jalan menjadi oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sekadar pilihan tetapi sudah menjadi kehendak sejarah.
"Jika ingin dikenal dan dikenang sebagai partai yang tangguh, konsisten menjalankan fungsi partai dalam sistem demokrasi, dan setia bersama rakyat, jadilah kekuatan penyimbang. Jadi penyambung lidah rakyat jika nanti kekuasaan melanggar hak-hak mereka" ujar Senator Jakarta ini.
Namun, elite politik harus menyadari bahwa rakyat membutuhkan mitra untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, seintensif apapun saat ini pertemuan antarelite partai yang berseteru pada Pilpres 2019, kekuatan oposisi mutlak diperlukan untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
Wakil Ketua Komite I DPD Fahira Idris yang membidangi persoalan politik, hukum, dan HAM mengungkapkan, kekhawatirannya akan terjadinya penumpukan kekuatan dalam peta perpolitikan Indonesia lima tahun ke depan.
"Ini karena, partai-partai yang seharusnya bertugas menjadi oposisi karena gagal menghantarkan capres/cawapresnya ke istana dikhawatirkan malah menjadi sekutu Presiden terpilih baik di eksekutif maupun di legislatif," kata Fahira, Sabtu (27/7/2019).
"Tetapi harus diingat pemerintahan ke depan harus ada penyimbang berupa kekuatan oposisi yang digerakkan partai. Kekuasaan yang terlalu kuat tanpa kekuatan penyimbang cenderung akan mengeyampingkan rakyat. Jangan sampai hal ini terjadi," sambungnya.
Fahira berharap, partai politik pendukung Prabowo-Sandi rela berkorban menjalankan fungsinya sebagai kekuatan penyimbang. Jika melihat mayoritas kekuatan politik saat ini sudah berlabuh ke Presiden terpilih, maka jalan menjadi oposisi bagi partai pendukung Prabowo-Sandi bukan sekadar pilihan tetapi sudah menjadi kehendak sejarah.
"Jika ingin dikenal dan dikenang sebagai partai yang tangguh, konsisten menjalankan fungsi partai dalam sistem demokrasi, dan setia bersama rakyat, jadilah kekuatan penyimbang. Jadi penyambung lidah rakyat jika nanti kekuasaan melanggar hak-hak mereka" ujar Senator Jakarta ini.
(maf)
