Pengamat: Kursi Menteri Dinilai Juga Dibicarakan Prabowo-Megawati
Kamis, 25 Juli 2019 - 11:59 WIB
Pengamat: Kursi Menteri Dinilai Juga Dibicarakan Prabowo-Megawati
A
A
A
JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah digelar kemarin. Pertemuan di Kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat itu diawali dengan makan siang bersama.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pertemuan itu merupakan bargaining untuk menapaki dan memuluskan rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Rekonsiliasi tak akan berarti jika hanya disepakati oleh Jokowi dan Prabowo," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Kamis (25/7/2019).
Sebab, kata dia, rekonsiliasi itu juga perlu mendapatkan restu dan persetujuan para ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Dia mengatakan, Megawati merupakan salah satu ketua umum PDIP yang perlu didekati.
"Jika bicara rekonsiliasi ya pasti akan ada power sharing, baik di eksekutif atau kabinet maupun legislatif," katanya.
Di samping itu, dia menilai bisa saja pertemuan kemarin di Rumah Megawati itu untuk meminta restu jika Partai Gerindra akan masuk koalisi Pemerintahan Jokowi, sambil membicarakan kursi menteri.
"Mungkin-mungkin saja, kursi menteri di bahas keduanya. Karena tak mungkin Gerindra masuk koalisi Jokowi tak dapat apa-apa. Pasti akan dapat menteri. Namun kan akan mengurangi jatah menteri dari partai-partai koalisi Jokowi. Nah hal itulah yang bisa saja dikomunikasikan ke Megawati," pungkasnya.
Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pertemuan itu merupakan bargaining untuk menapaki dan memuluskan rekonsiliasi Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Rekonsiliasi tak akan berarti jika hanya disepakati oleh Jokowi dan Prabowo," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Kamis (25/7/2019).
Sebab, kata dia, rekonsiliasi itu juga perlu mendapatkan restu dan persetujuan para ketua umum partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Dia mengatakan, Megawati merupakan salah satu ketua umum PDIP yang perlu didekati.
"Jika bicara rekonsiliasi ya pasti akan ada power sharing, baik di eksekutif atau kabinet maupun legislatif," katanya.
Di samping itu, dia menilai bisa saja pertemuan kemarin di Rumah Megawati itu untuk meminta restu jika Partai Gerindra akan masuk koalisi Pemerintahan Jokowi, sambil membicarakan kursi menteri.
"Mungkin-mungkin saja, kursi menteri di bahas keduanya. Karena tak mungkin Gerindra masuk koalisi Jokowi tak dapat apa-apa. Pasti akan dapat menteri. Namun kan akan mengurangi jatah menteri dari partai-partai koalisi Jokowi. Nah hal itulah yang bisa saja dikomunikasikan ke Megawati," pungkasnya.
(pur)
