PKB Khawatir Koalisi Jokowi-Ma'ruf Obesitas Jika Gerindra Gabung
PKB Khawatir Koalisi Jokowi-Ma'ruf Obesitas Jika Gerindra Gabung
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) khawatir Koalisi Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin mengalami obesitas jika Partai Gerindra bergabung. Maka itu, PKB menolak Gerindra masuk Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
"Jika misalkan harus menambah satu lagi. Itu lebih besar lagi nanti, apalagi kalau misalnya Gerindra yang masuk aduhh, gemuk sekali. Takutnya berlemak, kegemukan, obesitas," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Namun, dia tidak ingin penolakannya terhadap Partai Gerindra itu diartikan sebagai kekhawatiran karena jatah kursi menteri akan berkurang bagi partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Karena, kata dia, partai Koalisi KIK mendukung Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat.
"Jadi begini, kalau matematika koalisi-koalisi yang ada itu lebih dari cukup, jadi kalau pendekatannya itu matematik itu enggak perlu ditambah lagi, tetapi politik kan enggak melulu matematika kan," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Namun, dia mengakui bahwa penambahan anggota KIK tergantung dari Presiden Jokowi dan pimpinan partai politik pendukung. "Asal Pak Jokowi setuju dan pimpinan-pimpinan partai koalisi setuju posisi PKB selalu memberikan pertimbangan dan mendukung, artinya tidak serta merta pasti ya dibahas," kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur X ini.
Sekadar diketahui, hingga saat ini, Partai Gerindra belum memutuskan untuk tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, partai besutan Prabowo Subianto itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung dengan pemerintah.
Asalkan, konsep yang ditawarkan Partai Gerindra bisa diterima Presiden Jokowi. "Ya kalau ke dalam itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut. Kalau itu semua diakomodir artinya ya di dalam (Pemerintahan, red)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dihubungi wartawan, Jumat (19/7/2019).
"Jika misalkan harus menambah satu lagi. Itu lebih besar lagi nanti, apalagi kalau misalnya Gerindra yang masuk aduhh, gemuk sekali. Takutnya berlemak, kegemukan, obesitas," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jazilul Fawaid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).
Namun, dia tidak ingin penolakannya terhadap Partai Gerindra itu diartikan sebagai kekhawatiran karena jatah kursi menteri akan berkurang bagi partai-partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Karena, kata dia, partai Koalisi KIK mendukung Jokowi-Ma'ruf tanpa syarat.
"Jadi begini, kalau matematika koalisi-koalisi yang ada itu lebih dari cukup, jadi kalau pendekatannya itu matematik itu enggak perlu ditambah lagi, tetapi politik kan enggak melulu matematika kan," jelas Anggota Komisi III DPR RI ini.
Namun, dia mengakui bahwa penambahan anggota KIK tergantung dari Presiden Jokowi dan pimpinan partai politik pendukung. "Asal Pak Jokowi setuju dan pimpinan-pimpinan partai koalisi setuju posisi PKB selalu memberikan pertimbangan dan mendukung, artinya tidak serta merta pasti ya dibahas," kata Legislator asal daerah pemilihan Jawa Timur X ini.
Sekadar diketahui, hingga saat ini, Partai Gerindra belum memutuskan untuk tetap menjadi oposisi atau bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, partai besutan Prabowo Subianto itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergabung dengan pemerintah.
Asalkan, konsep yang ditawarkan Partai Gerindra bisa diterima Presiden Jokowi. "Ya kalau ke dalam itu tidak langsung bagi-bagi kursi, tetapi dengan tukar menukar konsep. Kalau konsep kita diterima, artinya kan baru ketahuan berapa jumlah orang yang diperlukan untuk menjalankan konsep tersebut. Kalau itu semua diakomodir artinya ya di dalam (Pemerintahan, red)," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dihubungi wartawan, Jumat (19/7/2019).
(kri)
Explore More