Pembubaran Lembaga Tak Relevan Sejalan dengan Reformasi Birokrasi
Kamis, 18 Juli 2019 - 08:47 WIB
Pembubaran Lembaga Tak Relevan Sejalan dengan Reformasi Birokrasi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato 'Visi Indonesia' sempat mengancam akan membubarkan lembaga negara yang dinilai tidak relevan dan produktif serta membebani anggaran negara.
Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, tata kelola manajemen negara menjadi urutan teratas yang disinggung Presiden terpilih tersebut.
"Jokowi memberi perhatian khusus soal tata kelola pemerintahan. Lembaga yang tidak efektif, diefektifkan. Badan yang inefisien diefisienkan," kata Sultan kepada SINDOnews, Kamis (18/7/2019).
Menurut Sulthan, ancaman pembubaran lembaga yang sempat disampaikan Jokowi dinilai wajar lantaran beban anggaran belanja negara kini menumpuk. Sehingga, jumlahnya perlu dirampingkan. (Baca juga: Pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT Dinilai Belum Cukup Turunkan Tensi)
"Semua berjumlah 127, hemat saya setengahnya layak ditinjau kembali. Sejak 2014 ada yang telah dibubarkan, namun jumlahnya belum signifikan," ujar pengamat lulusan UIN Jakarta itu.
Kata Sulthan, selain faktor anggaran, upaya tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Menurutnya, untuk menggenjot iklim investasi juga diperlukan birokrasi yang mudah, cepat dan ringan biaya, tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
"Kedepan, kabinet akan dirombak, semoga menteri berikutnya mengerti permasalahan dan bekerja cepat agar memudahkan kerja-kerja presiden. Ingat, rakyat mencatat dan merekam, tugas kita menanti upaya kongkret presiden mewujudkannya," tutur pria lulusan S2 UGM itu menandaskan.
Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, tata kelola manajemen negara menjadi urutan teratas yang disinggung Presiden terpilih tersebut.
"Jokowi memberi perhatian khusus soal tata kelola pemerintahan. Lembaga yang tidak efektif, diefektifkan. Badan yang inefisien diefisienkan," kata Sultan kepada SINDOnews, Kamis (18/7/2019).
Menurut Sulthan, ancaman pembubaran lembaga yang sempat disampaikan Jokowi dinilai wajar lantaran beban anggaran belanja negara kini menumpuk. Sehingga, jumlahnya perlu dirampingkan. (Baca juga: Pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT Dinilai Belum Cukup Turunkan Tensi)
"Semua berjumlah 127, hemat saya setengahnya layak ditinjau kembali. Sejak 2014 ada yang telah dibubarkan, namun jumlahnya belum signifikan," ujar pengamat lulusan UIN Jakarta itu.
Kata Sulthan, selain faktor anggaran, upaya tersebut sejalan dengan upaya reformasi birokrasi. Menurutnya, untuk menggenjot iklim investasi juga diperlukan birokrasi yang mudah, cepat dan ringan biaya, tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
"Kedepan, kabinet akan dirombak, semoga menteri berikutnya mengerti permasalahan dan bekerja cepat agar memudahkan kerja-kerja presiden. Ingat, rakyat mencatat dan merekam, tugas kita menanti upaya kongkret presiden mewujudkannya," tutur pria lulusan S2 UGM itu menandaskan.
(maf)
