PPP Khawatir Rebutan Kursi Ketua MPR Picu Koalisi Indonesia Kerja Tidak Harmonis
Rabu, 17 Juli 2019 - 17:24 WIB
PPP Khawatir Rebutan Kursi Ketua MPR Picu Koalisi Indonesia Kerja Tidak Harmonis
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PPP Arsul Sani menegaskan, komposisi calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) idealnya menunggu dibahas antara ketua umum partai koalisi dengan Presiden Jokowi. Sehingga, semua elit partai koalisi tidak bermanuver tentang posisi tersebut.
"Kami-kami yang levelnya di bawah ketua umum, enggak usah banyak inilah, nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai koalisi Indonesia kerja," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Menurut dia, biarkan hal itu menjadi domain para ketua umum partai untuk memutuskan komposisinya seperti apa. Termasuk siapa yang layak menjadi ketua.
Terkait dengan pernyataan Sekjen DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate yang menyebut paket pimpinan MPR sudah dibahas oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Arsul menegaskan, para ketua umum parpol belum bertemu. "Karena kalau yang bersepakat ketua umum kan yang dibawah ketua umum kan mesti samina wa'atona saja," ungkapnya.
PPP sendiri mengaku sepakat jika soal calon pimpinan MPR dibahas dengan sistem paket. Dalam hal ini, PPP memiliki kepentingan menempatkan kadernya menjadi pimpinan MPR jika tak dapat pimpinan DPR.
"Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH. Ma'ruf Amin itu.
"Kami-kami yang levelnya di bawah ketua umum, enggak usah banyak inilah, nanti malah menimbulkan ketidakharmonisan di antara partai koalisi Indonesia kerja," kata Arsul di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Menurut dia, biarkan hal itu menjadi domain para ketua umum partai untuk memutuskan komposisinya seperti apa. Termasuk siapa yang layak menjadi ketua.
Terkait dengan pernyataan Sekjen DPP Partai Nasdem, Johnny G Plate yang menyebut paket pimpinan MPR sudah dibahas oleh Koalisi Indonesia Kerja (KIK), Arsul menegaskan, para ketua umum parpol belum bertemu. "Karena kalau yang bersepakat ketua umum kan yang dibawah ketua umum kan mesti samina wa'atona saja," ungkapnya.
PPP sendiri mengaku sepakat jika soal calon pimpinan MPR dibahas dengan sistem paket. Dalam hal ini, PPP memiliki kepentingan menempatkan kadernya menjadi pimpinan MPR jika tak dapat pimpinan DPR.
"Cuma itu akan kami sampaikan baik-baik lah. Itu biar menjadi bahan musyawarah para ketua umum partai," ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH. Ma'ruf Amin itu.
(cip)
