Visi Indonesia dan World Bank

Rabu, 17 Juli 2019 - 06:39 WIB
Visi Indonesia dan World...
Visi Indonesia dan World Bank
A A A
Dalam pidato Visi Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan lima hal penting. Sebagai presiden terpilih periode 2019–2024, Jokowi ingin menjelaskan ke semua masyarakat Indonesia apa yang akan dilakukan pada lima tahun ke depan. Lima hal tersebut adalah, pertama, meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan dan akan melanjutkan program andalan ini. Kedua adalah tentang pembangunan sumber daya manusia.

Untuk hal ini Presiden Jokowi selalu menyampaikannya. Ketiga, akan mengundang investor ke Indonesia. Meskipun sudah melakukan penataan birokrasi dan pembangunan infrastruktur, investasi masih menjadi tantangan. Keempat, penyederhanaan lembaga agar semakin lincah. Hal keempat ini tampaknya berkaitan dengan hal ketiga tentang investasi, tetapi juga terkait dengan percepatan program. Sejauh ini memang masih banyak tumpang tindih. Adapun kelima adalah menggunakan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) lebih fokus sehingga tepat sasaran.

Banyak yang mengkritisi Visi Indonesia tersebut. Beberapa hal yang penting seperti pemberantasan korupsi yang menjadi penyakit bangsa ini tidak disampaikan. Karena itu ada spekulasi bahwa persoalan korupsi bukan menjadi agenda utama pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan.

Perihal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bahkan mendapat sorotan tajam karena Jokowi juga tidak menyinggungnya. Beberapa pengamat memberikan catatan miring meskipun ada juga beberapa pengamat yang memberikan apresiasi. Rangkuman mengenai apa yang akan dikerjakan selama lima tahun memang sulit untuk disampaikan beberapa jam dan hanya satu arah.

Tentunya perlu penjelasan lanjutan dan ada proses dialog untuk membentuk kesepahaman. Jikapun tidak, tentu perbedaan adalah hal yang lumrah dalam menghadapi persoalan negeri ini. Namun tentu semua sepakat bahwa bangsa ini masih berupaya mengatasi ketertinggalannya. Bahkan di wilayah Asia Tenggara, bangsa ini masih selangkah di belakang Thailand atau bahkan Vietnam.

Masih banyak yang harus dikerjakan bangsa ini jika ingin menjadi negara yang bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan World Bank memberikan lima catatan agar Indonesia bisa mewujudkan harapannya pada 2030 nanti. Pertama yang menjadi sorotan adalah tentang SDM.

World Bank menyarankan Indonesia menciptakan human capital yang berkelas dunia. Di sisi ini World Bank bahkan memberikan catatan bahwa Indonesia masih kalah dari Vietnam. Kedua adalah terus dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Indonesia dianggap masih di bawah rata-rata dan perlu meningkatkan konektivitas, reliabilitas, energi bersih, dan air-sanitasi. Ketiga, World Bank menyarankan perihal mengimpor modal dari job creator, bukan spekulator. Ya, defisit ekspor Indonesia masih menjadi persoalan.

Produktivitas Indonesia masih lemah dan seolah bangsa ini hanya sebagai bangsa pedagang. Keempat, mengelola natural assets yang sangat banyak. Minyak sawit, jutaan hektare hutan, pencegahan dan upaya mengatasi kebakaran lahan, serta soal sampah plastik. Kelima adalah collect morem spend better. World Bank menjelaskan Indonesia belum efisien dalam memberikan subsidi sehingga belum mampu membiayai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Jika disandingkan, lima hal dalam pidato Presiden Jokowi dan saran dari World Bank sangat selaras. Bagaimana pengembangan SDM, peningkatan investasi, pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya alam akan dilaksanakan. Namun kelima hal di atas lebih fokus pada persoalan ekonomi. Padahal bangsa ini bukan hanya tumbuh berdasarkan angka ekonomi.

Kualitas pertumbuhan dengan kehidupan sosial yang baik dan iklim politik yang lebih baik tentu menjadi tuntutan agar bangsa ini bisa tumbuh dengan kualitas baik. Memang belum ada penjelasan lebih panjang lebar soal Visi Indonesia dari Presiden Jokowi. Namun tentunya kita semua memberikan kepercayaan kepada pemerintahan Presiden Jokowi untuk membangun bangsa ini. Tentu perlu ada check and balance untuk memberikan koreksi tentang langkah pemerintah.

Pemerintah pun tentu tak perlu risih ataupun “alergi” soal ini. Toh, meski berbeda pendapat, tujuannya sama, yaitu ingin membuat Indonesia bangsa yang besar di dunia. Lagipula diakui bahwa negeri ini membutuhkan banyak waktu dan dana untuk melangkah lebih jauh.
(nag)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.5712 seconds (0.1#10.140)