Politikus Gerindra: Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Perlu, asal Tak Ada Dusta
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono terus mendorong Prabowo Subianto untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rekonsiliasi diyakini akan menghadirkan sisi positif bagi peta politik nasional.
"Saya terus mendorong Pak Prabowo untuk mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Artinya bukan pertemuan bagi-bagi kursi. Semangatnya persatuan," ujar Arief dalam diskusi bertajuk Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur di Kopi Politik, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Dia menilai rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi itu sangat diperlukan bangsa Indonesia. Sebab, masyarakat telah terpolarisasi akibat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Rekonsiliasi diperlukan. Tetapi ada catatan. Harus benar-benar rekonsiliasinya. Jangan ada dusta," ujarnya.
Untuk itu dia mendukung wacana rekonsiliasi antara kedua tokoh tersebut. "Semoga rekonsiliasi bisa terjadi, Indonesia Kerja menuju Indonesia Adil dan Makmur. Adil dan makmur bisa tercapai kalau ada yang kerja kan. Kerja kalau tidak ada tujuan seperti adil dan makmur, itu juga tidak benar," katanya.
"Saya terus mendorong Pak Prabowo untuk mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Artinya bukan pertemuan bagi-bagi kursi. Semangatnya persatuan," ujar Arief dalam diskusi bertajuk Rekonsiliasi Indonesia Kerja Menuju Adil Makmur di Kopi Politik, Jalan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2019).
Dia menilai rekonsiliasi antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi itu sangat diperlukan bangsa Indonesia. Sebab, masyarakat telah terpolarisasi akibat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Rekonsiliasi diperlukan. Tetapi ada catatan. Harus benar-benar rekonsiliasinya. Jangan ada dusta," ujarnya.
Untuk itu dia mendukung wacana rekonsiliasi antara kedua tokoh tersebut. "Semoga rekonsiliasi bisa terjadi, Indonesia Kerja menuju Indonesia Adil dan Makmur. Adil dan makmur bisa tercapai kalau ada yang kerja kan. Kerja kalau tidak ada tujuan seperti adil dan makmur, itu juga tidak benar," katanya.
(dam)