Golkar Disarankan Tiru PDIP, Nasdem dan PKB untuk Percepat Munas
Kamis, 11 Juli 2019 - 17:06 WIB
Golkar Disarankan Tiru PDIP, Nasdem dan PKB untuk Percepat Munas
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Partai Golkar meniru PDI Perjuangan, Nasdem dan PKB yang memutuskan untuk mempercepat mekanisme musyawarah nasional (Munas) mereka.
Pangi menganggap, keputusan mempercepat Munas atau mekanisme rapat-rapat yang biasa diterapkan oleh tiga partai tersebut akan mempermudah koordinasi dan memberi kepastian terhadap roda pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.
"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketum kan bisa ganti lagi. Tapi kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan, bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya," kata Pangi, di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Menurut Pangi, pada dasarnya partai-partai yang sudah memutuskan untuk menggelar Munas sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan menguntungkan partai-partai tersebut. Tak terkecuali bagi partai berlambang pohon beringin itu. Terbukti, PDIP, Nasdem, dan PKB percaya diri jika diminta mengusulkan kadernya sebagai calon menteri.
"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan, tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti ketum, tidak ada kepastian," ujar Pangi.
Ditambahkan Pangi, Ketua Umum partai politik koalisi pemerintah berhak menentukan siapa-siapa orangnya yang duduk di kabinet. Karena itu, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan. Sebab, Pangi menganggap pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.
"Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," pungkasnya.
Pangi menganggap, keputusan mempercepat Munas atau mekanisme rapat-rapat yang biasa diterapkan oleh tiga partai tersebut akan mempermudah koordinasi dan memberi kepastian terhadap roda pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.
"Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketum kan bisa ganti lagi. Tapi kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan, bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya," kata Pangi, di Jakarta, Kamis (11/7/2019).
Menurut Pangi, pada dasarnya partai-partai yang sudah memutuskan untuk menggelar Munas sebelum pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan menguntungkan partai-partai tersebut. Tak terkecuali bagi partai berlambang pohon beringin itu. Terbukti, PDIP, Nasdem, dan PKB percaya diri jika diminta mengusulkan kadernya sebagai calon menteri.
"Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan, tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti ketum, tidak ada kepastian," ujar Pangi.
Ditambahkan Pangi, Ketua Umum partai politik koalisi pemerintah berhak menentukan siapa-siapa orangnya yang duduk di kabinet. Karena itu, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma'ruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan. Sebab, Pangi menganggap pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.
"Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi," pungkasnya.
(pur)
