Rekonsiliasi Politik dengan Memulangkan Habib Rizieq, Ini Tanggapan TKN
Senin, 08 Juli 2019 - 11:34 WIB
Rekonsiliasi Politik dengan Memulangkan Habib Rizieq, Ini Tanggapan TKN
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Irma Suryani Chaniago angkat suara terkait kicuan mantan Juru Bicara Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak yang berbicara mengenai rekonsiliasi lebih tepat dengan memberikan kesempatan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali ke Tanah Air.
Irma menganggap, Dahnil ibarat lempar batu sembunyi tangan terhadap wacana rekonsiliasi. "HRS itu pergi sendiri, tidak ada yang menyuruh pergi," ujar Irma saat dihubungi SINDOnews, Senin (8/7/2019).
Selain itu, Irma juga menegaskan tak ada kriminaliasasi terhadap HRS. Sehingga, apa alasan Dahnil meminta stop kriminalisasi ulama.
"Menurut saya demo berjilid-jilid, SARA, hoaks dan fitnah yang TMS itu justru yang sebenarnya (tindakan) kriminslisasi," ungkapnya.
Untuk itu, Irma meminta kepada Dahnil dan pihak-pihak lain berhenti menuding pemerintah dengan istilah kriminalisasi. Sebaliknya, politik identitas yang muncul selama ini harus menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang harus diselesaikan karena dampaknya yang luar biasa terhadap keutuhan NKRI.
Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, rekonsiliasi itu sebaiknya dimaknai bagaimana semua elemen masyarakat, elite politik dan pemerintah bersama-sama kembali membangun bangsa, bukan untuk bagi bagi kekuasaan, apalagi bicara intervensi kasus hukum.
"Soal menurunkan tensi politik, itu niatnya harus dari kedua belah pihak. Harus dengan niat kebangsaan bukan bargaining position. Gagal paham itu kalau bicara masih dengan gaya seperti itu. Tinggalkan sikap arogan dan tidak bijak, stop menuding-nuding," tandasnya.
Irma menganggap, Dahnil ibarat lempar batu sembunyi tangan terhadap wacana rekonsiliasi. "HRS itu pergi sendiri, tidak ada yang menyuruh pergi," ujar Irma saat dihubungi SINDOnews, Senin (8/7/2019).
Selain itu, Irma juga menegaskan tak ada kriminaliasasi terhadap HRS. Sehingga, apa alasan Dahnil meminta stop kriminalisasi ulama.
"Menurut saya demo berjilid-jilid, SARA, hoaks dan fitnah yang TMS itu justru yang sebenarnya (tindakan) kriminslisasi," ungkapnya.
Untuk itu, Irma meminta kepada Dahnil dan pihak-pihak lain berhenti menuding pemerintah dengan istilah kriminalisasi. Sebaliknya, politik identitas yang muncul selama ini harus menjadi pekerjaan rumah bangsa Indonesia yang harus diselesaikan karena dampaknya yang luar biasa terhadap keutuhan NKRI.
Politikus Partai Nasdem itu menuturkan, rekonsiliasi itu sebaiknya dimaknai bagaimana semua elemen masyarakat, elite politik dan pemerintah bersama-sama kembali membangun bangsa, bukan untuk bagi bagi kekuasaan, apalagi bicara intervensi kasus hukum.
"Soal menurunkan tensi politik, itu niatnya harus dari kedua belah pihak. Harus dengan niat kebangsaan bukan bargaining position. Gagal paham itu kalau bicara masih dengan gaya seperti itu. Tinggalkan sikap arogan dan tidak bijak, stop menuding-nuding," tandasnya.
(kri)
