Pemerintah Terpilih Diyakini Mampu Laksanakan Trisakti Bung Karno
Pemerintah Terpilih Diyakini Mampu Laksanakan Trisakti Bung Karno
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin diyakini secara konsekuen bisa melaksanakan Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian alam budaya yang dilandasi filosofi Pancasila dan UUD 1945 asli.
Hal ini diungkapkan Mochtar Mohammad, mantan Ketua Nasional Deklarasi Capres Megawati-Prabowo tahun 2009 lalu. Mochtar mengatakan hari ini tepat 60 tahun lalu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan oleh Presiden RI ke-1, Soekarno untuk meluruskan konstitusi kembali ke UUD 1945 asli.
Setelah reformasi 21 tahun ini, lanjut Mochtar, kepentingan asing sangat besar untuk menggenggam seluruh sumber daya yang ada di Indonesia, hingga akhirnya Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental yaitu UUD 1945 diamandemen hingga empat kali dalam kurun waktu 1999-2002.
Menurutnya, amandemen empat kali UUD 1945 ini secara sosio-politik telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan, dan kemandirian rakyat.
Situasi ini, lanjut Mochtar, membuat negara ini mengarah pada liberalisme, kapitalisme. Sistem pemilu pun membuat perpecahan dan konflik horizontal.
"Ada gejala usaha-usaha dari berbagai kelompok, yang memanfaatkan kebebasan di Indonesia. Dan tanpa ragu lagi ingin mengubah dasar filosofi Indonesia yaitu Pancasila dengan khilafah," ujar Mochtar dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (5/7/2019).
Mochtar menuturkan, gambaran hari ini pascaamandemen hampir sama situasinya yang dialami Bung Karno pada saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, baik itu politik multipartai, pengaruh asing, dan lain-lain. Oleh karna, kata Mochtar, sudah saatnya kembali ke UUD 1945 asli yang dilahirkan pada 18 Agustus 1945 agar negara dan rakyatnya mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni, adil dan makmur.
"Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian alam budaya. Secara konsekuen, bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih yang dilandasi filosofi Pacasila dan UUD 1945 asli," ucapnya.
Hal ini diungkapkan Mochtar Mohammad, mantan Ketua Nasional Deklarasi Capres Megawati-Prabowo tahun 2009 lalu. Mochtar mengatakan hari ini tepat 60 tahun lalu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali ke UUD 1945 dikeluarkan oleh Presiden RI ke-1, Soekarno untuk meluruskan konstitusi kembali ke UUD 1945 asli.
Setelah reformasi 21 tahun ini, lanjut Mochtar, kepentingan asing sangat besar untuk menggenggam seluruh sumber daya yang ada di Indonesia, hingga akhirnya Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental yaitu UUD 1945 diamandemen hingga empat kali dalam kurun waktu 1999-2002.
Menurutnya, amandemen empat kali UUD 1945 ini secara sosio-politik telah mereduksi, mengubah, dan mengacaukan sistem ketatanegaraan serta menghilangkan kedaulatan, dan kemandirian rakyat.
Situasi ini, lanjut Mochtar, membuat negara ini mengarah pada liberalisme, kapitalisme. Sistem pemilu pun membuat perpecahan dan konflik horizontal.
"Ada gejala usaha-usaha dari berbagai kelompok, yang memanfaatkan kebebasan di Indonesia. Dan tanpa ragu lagi ingin mengubah dasar filosofi Indonesia yaitu Pancasila dengan khilafah," ujar Mochtar dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (5/7/2019).
Mochtar menuturkan, gambaran hari ini pascaamandemen hampir sama situasinya yang dialami Bung Karno pada saat mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, baik itu politik multipartai, pengaruh asing, dan lain-lain. Oleh karna, kata Mochtar, sudah saatnya kembali ke UUD 1945 asli yang dilahirkan pada 18 Agustus 1945 agar negara dan rakyatnya mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 yakni, adil dan makmur.
"Trisakti Bung Karno berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian alam budaya. Secara konsekuen, bisa dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih yang dilandasi filosofi Pacasila dan UUD 1945 asli," ucapnya.
(kri)
Explore More