PKB Yakin Jatah Menteri Akan Dibedakan dengan NU
Jum'at, 05 Juli 2019 - 18:21 WIB
PKB Yakin Jatah Menteri Akan Dibedakan dengan NU
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding yakin, jatah menteri PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) pasti berbeda, karena keduanya bekerja dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
Abdul Karding juga meminta, agar pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal 10 menteri tak perlu ditanggapi serius.
"Saya kira beda, kalau ada jatah-jatah pasti beda. Karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja," kata Karding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Namun demikian menurut dia, soal menteri itu merupakan kewenangan penuh presiden. Dan tugas partai pendukung adalah mendukung dan mengawal Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, soal permintaan Cak Imin yang ingin dapat 10 menteri hanya sekadar wacana yang tidak perlu ditanggapi serius.
Kalaupun ada jatah-jatah kepada masing-masing pihak menurutnya, itu pasti proporsional. Tidak mungkin partai politik (parpol) yang perolehan suaranya terbanyak mendapat menteri yang lebih sedikit dari parpol yang perolehan suaranya sedikit.
"Pak Jokowi pasti kalau berdasarkan basis pemilihan menterinya berdasarkan pada misalnya jatah-jatah seperti itu tentu proporsional," ujarnya.
Yang jelas sambung dia, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia ingin menteri yang cepat, eksekutor yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial yang bagus serta, banyak dari kaum muda. Jokowi juga tidak membedakan latar belakang antara profesional dan parpol.
Kemudian soal ide menteri muda ini harus dihormati karena Jokowi menginginkan adanya kaderisasi kepemimpinan nasional karena dengan anak muda menjadi menteri maka ke depan akan banyak anak muda jadi pemimpin nasional.
"Memang tidak boleh terpaku pada satu anak muda atau satu orang, kita pingin banyak pilihan yang mereka bisa kita pilih untuk membangun bangsa. Artinya, mereka ada anak-anak yang memiliki keterampilan memimpin lembaga negara sekelas kementerian dan memiliki kecakapan, itu bagus bagi bangsa Indonesia," tandasnya.
Abdul Karding juga meminta, agar pernyataan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) soal 10 menteri tak perlu ditanggapi serius.
"Saya kira beda, kalau ada jatah-jatah pasti beda. Karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja," kata Karding di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Namun demikian menurut dia, soal menteri itu merupakan kewenangan penuh presiden. Dan tugas partai pendukung adalah mendukung dan mengawal Joko Widodo (Jokowi).
Karena itu, menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini, soal permintaan Cak Imin yang ingin dapat 10 menteri hanya sekadar wacana yang tidak perlu ditanggapi serius.
Kalaupun ada jatah-jatah kepada masing-masing pihak menurutnya, itu pasti proporsional. Tidak mungkin partai politik (parpol) yang perolehan suaranya terbanyak mendapat menteri yang lebih sedikit dari parpol yang perolehan suaranya sedikit.
"Pak Jokowi pasti kalau berdasarkan basis pemilihan menterinya berdasarkan pada misalnya jatah-jatah seperti itu tentu proporsional," ujarnya.
Yang jelas sambung dia, Jokowi sudah menyatakan bahwa dia ingin menteri yang cepat, eksekutor yang mempunyai kepemimpinan kuat dan manajerial yang bagus serta, banyak dari kaum muda. Jokowi juga tidak membedakan latar belakang antara profesional dan parpol.
Kemudian soal ide menteri muda ini harus dihormati karena Jokowi menginginkan adanya kaderisasi kepemimpinan nasional karena dengan anak muda menjadi menteri maka ke depan akan banyak anak muda jadi pemimpin nasional.
"Memang tidak boleh terpaku pada satu anak muda atau satu orang, kita pingin banyak pilihan yang mereka bisa kita pilih untuk membangun bangsa. Artinya, mereka ada anak-anak yang memiliki keterampilan memimpin lembaga negara sekelas kementerian dan memiliki kecakapan, itu bagus bagi bangsa Indonesia," tandasnya.
(maf)
