Soal Jatah Menteri, PDIP Tegaskan Tak Pernah Meminta-minta
Kamis, 04 Juli 2019 - 15:09 WIB
Soal Jatah Menteri, PDIP Tegaskan Tak Pernah Meminta-minta
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekjen DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga meyakini, partainya tidak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu bisa dilihat oleh awak media.
"PDI Perjuangan tidak pernah meminta, belum pernah setahu saya, dari saya masuk di PDI pejuangan namanya PDI pejuangan meminta (jatah menteri)," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Menurut Eriko, partainya mengaku yakin akan diberikan yang terbaik soal pos menteri, tanpa harus meminta-minta. Menurutnya, Jokowi sebagai kader PDIP akan dengan sendirinya memberikan hal tersebut.
Di samping itu, Eriko mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah memberikan hak penuh kepada Jokowi untuk meminta kader PDIP yang dianggap cocok mengisi jajaran kabinet.
"Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang, jangan kita lah melihat ini apakah sekian orang, belum tentu. Tapi kami menyakini bapak Joko Widodo tidak mendikotomikan antara yang disebut profesional yang datang dari partai atau tidak datang dari partai," ujarnya.
"PDI Perjuangan tidak pernah meminta, belum pernah setahu saya, dari saya masuk di PDI pejuangan namanya PDI pejuangan meminta (jatah menteri)," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Menurut Eriko, partainya mengaku yakin akan diberikan yang terbaik soal pos menteri, tanpa harus meminta-minta. Menurutnya, Jokowi sebagai kader PDIP akan dengan sendirinya memberikan hal tersebut.
Di samping itu, Eriko mengatakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga telah memberikan hak penuh kepada Jokowi untuk meminta kader PDIP yang dianggap cocok mengisi jajaran kabinet.
"Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang, jangan kita lah melihat ini apakah sekian orang, belum tentu. Tapi kami menyakini bapak Joko Widodo tidak mendikotomikan antara yang disebut profesional yang datang dari partai atau tidak datang dari partai," ujarnya.
(maf)
