Soal Reshuffle, PDIP Yakin Presiden Punya Pertimbangan Politik dan Strategis
Senin, 29 Juni 2020 - 17:40 WIB
loading...
PDIP mengatakan, reshuffle itu sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Presiden Jokowi. Tetapi, PDIP meyakini bahwa Jokowi memiliki pertimbangan lainnya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - PDIP mengatakan, reshuffle itu sepenuhnya kewenangan dan tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tetapi, PDIP meyakini bahwa Jokowi memiliki pertimbangan politik dan pertimbangan strategis lainnya, selain pertimbangan kinerja menteri-menteri.
(Baca juga: Demokrat Sebut Reshuffle Kabinet Lebih Penting, Hentikan RUU HIP)
Hal ini dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP, Arif Wibowo. Menurutnya, menteri-menteri dari PDIP sendiri diperintahkan untuk tetap fokus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
"Kalau kita jelas, menteri-menteri dari PDIP fokus bekerja, meningkatkan kinerjanya, kerja baik, kerja keras sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya. Reshuffle kan urusan presiden, tanggung jawab presiden," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP, Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Soal sikap PDIP jika menterinya yang direshuffle, Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan berandai-andai. Karena menurut partai Banteng Moncong Putih itu, menteri-menteri PDIP telah bekerja dengan baik dan juga bekerja keras.
"Ya tentu kalau berandai-andai kita enggak mau berandai-andai. menurut kami, menteri-menteri PDIP bekerja dengan baik, bekerja dengan keras," ujarnya. (Baca juga: Polemik RUU HIP dan Pembakaran Bendera Partai, Waspadai Potensi Turbulensi Politik)
Terkait dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliary Batubara yang menjadi sorotan karena carut-marut dana bantuan sosial (bansos), menurut Arif, bansos yang tidak tepat sasaran karena datanya harus dibereskan. Sementara, datanya berasal dari daerah dan data itu banyak yang tidak beres. Artinya, pemerintah pusat dalam hal ini Mensos tidak mendata sendiri.
(Baca juga: Demokrat Sebut Reshuffle Kabinet Lebih Penting, Hentikan RUU HIP)
Hal ini dikatakan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP, Arif Wibowo. Menurutnya, menteri-menteri dari PDIP sendiri diperintahkan untuk tetap fokus meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
"Kalau kita jelas, menteri-menteri dari PDIP fokus bekerja, meningkatkan kinerjanya, kerja baik, kerja keras sesuai dengan tupoksi dan tanggung jawabnya. Reshuffle kan urusan presiden, tanggung jawab presiden," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Pemerintahan PDIP, Arif Wibowo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).
Soal sikap PDIP jika menterinya yang direshuffle, Wakil Ketua Komisi II DPR ini enggan berandai-andai. Karena menurut partai Banteng Moncong Putih itu, menteri-menteri PDIP telah bekerja dengan baik dan juga bekerja keras.
"Ya tentu kalau berandai-andai kita enggak mau berandai-andai. menurut kami, menteri-menteri PDIP bekerja dengan baik, bekerja dengan keras," ujarnya. (Baca juga: Polemik RUU HIP dan Pembakaran Bendera Partai, Waspadai Potensi Turbulensi Politik)
Terkait dengan Menteri Sosial (Mensos) Juliary Batubara yang menjadi sorotan karena carut-marut dana bantuan sosial (bansos), menurut Arif, bansos yang tidak tepat sasaran karena datanya harus dibereskan. Sementara, datanya berasal dari daerah dan data itu banyak yang tidak beres. Artinya, pemerintah pusat dalam hal ini Mensos tidak mendata sendiri.
