Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri, PDIP: Ini Momentum Tepat
loading...
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi virus Corona (Covid-19).
(Baca juga: Soal Reshuffle, Pengamat: Jokowi Berpeluang Ajak Parpol di Luar Koalisi)
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Corona yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.
"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Sabtu (4/7/2020).
"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi ekstra ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," kata Hendrawan.
(Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Dinilai Untungkan Oposisi Secara Elektoral)
Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.
"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapot merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucap Hendrawan.
Dia memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," ucap Hendrawan.
(Baca juga: Soal Reshuffle, Pengamat: Jokowi Berpeluang Ajak Parpol di Luar Koalisi)
Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Corona yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.
"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Sabtu (4/7/2020).
"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi ekstra ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," kata Hendrawan.
(Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet Dinilai Untungkan Oposisi Secara Elektoral)
Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19. Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.
"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapot merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucap Hendrawan.
Dia memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi. PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.
"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," ucap Hendrawan.
(maf)