Wakil Ketua TKN: Gerindra dan PKS Lebih Terhormat Pimpin Oposisi
Selasa, 02 Juli 2019 - 07:04 WIB
Wakil Ketua TKN: Gerindra dan PKS Lebih Terhormat Pimpin Oposisi
A
A
A
JAKARTA - Wacana bergabungnya partai politik yang menjadi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yakni PAN dan Demokrat sepertinya belum mendapatkan restu dari parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-KH. Ma'ruf Amin. Mayoritas parpol KIK menyarankan agar parpol pengusung Prabowo-Sandi berada di luar pemerintahan atau membangun oposisi untuk mengawal kebijakan pemerintahan selama lima tahun mendatang.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menilai, Gerindra dan PKS sebagai koalisi utama disarankan memimpin koalisi oposisi."Itu lebih terhormat dan baik bagi sehatnya demokrasi kalau ada di luar dan memimpin koalisi pengawas. Atau koalisi oposisi yang konstruktif, bukan asal beda," kata Johny di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Johnny menuturkan, saat ini parpol KIK belum membahas secara spesifik soal jatah kursi di kabinet dengan Presiden terpilih, Jokowi. "Pasti beliau akan mengambil keputusan yang rasional dan tepat untuk kabinetnya yang kuat selama lima tahun ke depan sampai dengan 2024," ujarnya.
Adapun bagi Johnny, rekonsiliasi yang menjadi perbincangan publik selama beberapa pekan ini tak ubahnya hanya bagi-bagi kekuasaan di kabinet. "Namun rekonsiliasi untuk bersama-sama membangun negara dengan pilar utama yakni rekonsiliasi gagasan yaitu kesamaan platform kebangsaan (4 pilar kebangsaan)," pungkasnya.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate menilai, Gerindra dan PKS sebagai koalisi utama disarankan memimpin koalisi oposisi."Itu lebih terhormat dan baik bagi sehatnya demokrasi kalau ada di luar dan memimpin koalisi pengawas. Atau koalisi oposisi yang konstruktif, bukan asal beda," kata Johny di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Johnny menuturkan, saat ini parpol KIK belum membahas secara spesifik soal jatah kursi di kabinet dengan Presiden terpilih, Jokowi. "Pasti beliau akan mengambil keputusan yang rasional dan tepat untuk kabinetnya yang kuat selama lima tahun ke depan sampai dengan 2024," ujarnya.
Adapun bagi Johnny, rekonsiliasi yang menjadi perbincangan publik selama beberapa pekan ini tak ubahnya hanya bagi-bagi kekuasaan di kabinet. "Namun rekonsiliasi untuk bersama-sama membangun negara dengan pilar utama yakni rekonsiliasi gagasan yaitu kesamaan platform kebangsaan (4 pilar kebangsaan)," pungkasnya.
(whb)
