Pembubaran Koalisi Prabowo Terlalu Cepat, Sinyalemen Loncat ke Jokowi?
Senin, 01 Juli 2019 - 13:11 WIB
Pembubaran Koalisi Prabowo Terlalu Cepat, Sinyalemen Loncat ke Jokowi?
A
A
A
JAKARTA - Isu rekonsiliasi dan pembagian jatah kursi kabinet mewarnai dinamika politik pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) terpilih periode 2019-2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai disain politik saat ini memiliki banyak "cacat bawaan", salah satunya mengenai batas yang tidak jelas antara kelompok pemerintah dan oposis'.
Menurut dia, partai yang kalah pemilu tidak otomatis menjadi oposisi. Sebaliknya, cenderung bergabung kepada pemenang. "Itu terjadi sejak pilpres langsung pertama 2004 hingga saat ini di mana persaingan antarpartai hanya terjadi saat pilpres, jelang penentuan kabinet ramai-ramai merapat," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (1/7/2019).
Adi menganggap pembubaran koalisi kubu Prabowo-Sandi yang begitu cepat menjadi sinyalemen partai-partai pendukung Prabowo cenderung tidak mungkin memilih jalan oposisi dan cenderung ingin merapat ke pemerintah, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Adi, dinamika ini berbeda dengan Pilpres 2014 lalu. Setelah kalah, Prabowo memproteksi partai-partai pendukungnya untuk tetap solid sebagai oposisi meskipun akhirnya Golkar, PPP, dan PAN di tengah jalan khirnya merapat ke Jokowi di tahun kedua pemerintahannya.
Mengenai kemungkinan merapatnya partai pendukung Prabowo ke Jokowi, Adi menilai sejauh ini sikap PDIP "datar-datar" saja merespons isu tersebut . Dia memaklumi mungkin saja PDIP menghadapi dilema.
"PDIP sangat dilematis antara membuka diri mengajak berkoalisi parpol alumni pendukung Prabowo atau memaksa mereka jadi oposisi. Sementara PDIP punya filosofi politik gotong royong yang tak memungkinkan 'the winner take it all' atau pemenang akan menyapu bersih kekuasaan," tutur Adi.
Adi menilai sikap PDIP berbeda dengan gaya politik Nasdem dan PKB yang enggan membuka diri terhadap parpol pendukung Prabowo-Sandi.
Sikap PKB dan Nasdem dinilainya lebih realistis karena merupakan hal sulit bagi parpol pendukung Jokowi untuk bergabung dengan partai yang berseberangan pada Pilpres 2019.
"Soal kepastian koalisi, semuanya sangat bergantung kepada Jokowi dan partai pengusung karena mereka pemegang kunci koalisi, bukan partai pengusung prabowo," tandasnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai disain politik saat ini memiliki banyak "cacat bawaan", salah satunya mengenai batas yang tidak jelas antara kelompok pemerintah dan oposis'.
Menurut dia, partai yang kalah pemilu tidak otomatis menjadi oposisi. Sebaliknya, cenderung bergabung kepada pemenang. "Itu terjadi sejak pilpres langsung pertama 2004 hingga saat ini di mana persaingan antarpartai hanya terjadi saat pilpres, jelang penentuan kabinet ramai-ramai merapat," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (1/7/2019).
Adi menganggap pembubaran koalisi kubu Prabowo-Sandi yang begitu cepat menjadi sinyalemen partai-partai pendukung Prabowo cenderung tidak mungkin memilih jalan oposisi dan cenderung ingin merapat ke pemerintah, kecuali Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menurut Adi, dinamika ini berbeda dengan Pilpres 2014 lalu. Setelah kalah, Prabowo memproteksi partai-partai pendukungnya untuk tetap solid sebagai oposisi meskipun akhirnya Golkar, PPP, dan PAN di tengah jalan khirnya merapat ke Jokowi di tahun kedua pemerintahannya.
Mengenai kemungkinan merapatnya partai pendukung Prabowo ke Jokowi, Adi menilai sejauh ini sikap PDIP "datar-datar" saja merespons isu tersebut . Dia memaklumi mungkin saja PDIP menghadapi dilema.
"PDIP sangat dilematis antara membuka diri mengajak berkoalisi parpol alumni pendukung Prabowo atau memaksa mereka jadi oposisi. Sementara PDIP punya filosofi politik gotong royong yang tak memungkinkan 'the winner take it all' atau pemenang akan menyapu bersih kekuasaan," tutur Adi.
Adi menilai sikap PDIP berbeda dengan gaya politik Nasdem dan PKB yang enggan membuka diri terhadap parpol pendukung Prabowo-Sandi.
Sikap PKB dan Nasdem dinilainya lebih realistis karena merupakan hal sulit bagi parpol pendukung Jokowi untuk bergabung dengan partai yang berseberangan pada Pilpres 2019.
"Soal kepastian koalisi, semuanya sangat bergantung kepada Jokowi dan partai pengusung karena mereka pemegang kunci koalisi, bukan partai pengusung prabowo," tandasnya.
(dam)
