BNPB Minta Pemda Antisipasi Kekeringan

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta agar masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memgantisipasi kekeringan. Sebab musim kemarau yang berlangsung sejak Mei ini diperkirakan akan berlangsung hingga Agustus 2019.

Kepala Bidang Humas BNPB Rita Rosita S mengatakan, berdasarkan laporan Pusdalops BNPB per hari ini, pukul 08.00 WIB menyebutkan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kekeringan.

Fenomena ini mengakibatkan 100.230 warga terpapar dampak kekeringan, dengan rincian di Wilayah DIY berjumlah 85.000 jiwa (24.166 KK) yang tersebar di 57 desa di Kabupaten Gunung Kidul;Jateng 14.253 (3.984 KK) yang tersebar di kecamatan Kewungetan dan Patimuan, Kabupaten Cilacap; dan Jatim 977 (287 KK) di Desa Trosono, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan.

“Pendistribusian air dilakukan oleh BPBD setempat untuk penanganan kekeringan di beberapa wilayah di tiga provinsi,” kata Rita dalam siaran pers yang diterima Sindonews.com, Minggu (23/6/2019).

Rita memaparkan, berdasarkan analisis dari Pusat Analisis Situasi Siaga Bencana (Pastigana) BNPB, prakiraan awal musim kemarau pada 2019 umumnya akan terjadi pada Mei, Juni dan Juli dengan persentasi sekitar 83% dan musim kemarau tahun ini diprakirakan terjadi pada Agustus 2019, dengan presentasi 53%.

Berdasarkan perkembangan per 10 Juni 2019, sejumlah daerah tanpa hujan dengan kategori sangat panjang yakni 30-60 hari di beberapa provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jateng, Jatim, DIY, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua. Sedangkan kategori ekstrem lebih dari 60 hari terjadi di sebagian daerah Jatim, Bali dan NTT.

“Wilayah yang teridentifikasi berpotensi mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari antara lain Kemulan, Jawa Timur, Sambirenteng,Bali. Termasuk Wairang, Fatukety, Sulamu, dan Oepoi,NTT,” urai Rita.

Karena itu, BNPB mengimbau kepada seluruh pemda yang sudah sebulan lebih tidak diguyur hujan untuk mengantisipasi kekeringan dengan menyiapkan sumber daya dan memantau ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga setempat.

“BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk mengantisipasi potensi kekeringan dengan penyiapan sumber daya, seperti penyiapan sumber daya, pemantauan ketersediaan air bersih, serta pemenuhan standar minimum air untuk kebutuhan warga dan hewan ternak,” imbaunya.