Kemendagri Anggarkan Pilkada Serentak 2020 dan Rehabilitasi Server E-KTP
Kamis, 20 Juni 2019 - 14:18 WIB
Kemendagri Anggarkan Pilkada Serentak 2020 dan Rehabilitasi Server E-KTP
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendapatkan pagu indikatif dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2020 sebesar Rp3,4 triliun. Belanja pegawai menempati porsi terbesar atau dialokasikan sekitar Rp853,63 miliar. Anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 dan rehabilitasi server e-KTP juga termasuk di dalamnya meskipun belum disebut secara rinci.
“Pagu indikatif Kemendagri untuk tahun anggaran 2020 adalah sejumlah Rp3.405.051.729.000. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp853,63 miliar dan belanja operasional serta pemeliharaan perkantoran sebesar Rp517,24 miliar,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR tentang RKA tahun 2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Tjahjo memaparkan, untuk program pengawasan internal Kemendagri dan pengawasan pemerintahan daerah (pemda) sebesar Rp76,737 miliar; untuk program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum dialokasikan sebesar Rp245,773 miliar; untuk program bina otonomi daerah total pagunya adalah sebesar Rp9,017 miliar; dan program penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil, total pagu yang dialokasikan sebesar Rp788,412 miliar.
“Di dalamnya termasuk pemeliharaan peralatan KTP-el di kabupaten dan kecamatan serta pengadaan blangko KTP elektronik,” terangnya.
Kemudian, lanjut politikus PDIP itu untuk program bina pembangunan daerah dialokasikan sebesar Rp236,210 miliar; penelitian dan pengembangan Kemendagri sebesar Rp56,862 miliar; program pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dialokasikan sebesar Rp209,292 miliar; dan untuk program Pendidikan Kepamongprajaan dialokasikan sejumlah Rp676,436 miliar.
“Kami sudah mempersiapkan, saya kira Kemendagri tidak ada kenaikan (anggaran) yang signifikan, hanya kita akan fokus kepada daerah bahwa tahun depan sudah akan ada pilkada serentak lagi,” papar Tjahjo saat dikonfirmasi media.
“Kemudian yang kedua untuk Dukcapil karena banyak server-server kita yang sudah 10 tahun, perlu ada rehabilitasi,” tambahnya.
“Pagu indikatif Kemendagri untuk tahun anggaran 2020 adalah sejumlah Rp3.405.051.729.000. Dengan rincian, belanja pegawai sebesar Rp853,63 miliar dan belanja operasional serta pemeliharaan perkantoran sebesar Rp517,24 miliar,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR tentang RKA tahun 2020 di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Tjahjo memaparkan, untuk program pengawasan internal Kemendagri dan pengawasan pemerintahan daerah (pemda) sebesar Rp76,737 miliar; untuk program pembinaan politik dan penyelenggaraan pemerintahan umum dialokasikan sebesar Rp245,773 miliar; untuk program bina otonomi daerah total pagunya adalah sebesar Rp9,017 miliar; dan program penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil, total pagu yang dialokasikan sebesar Rp788,412 miliar.
“Di dalamnya termasuk pemeliharaan peralatan KTP-el di kabupaten dan kecamatan serta pengadaan blangko KTP elektronik,” terangnya.
Kemudian, lanjut politikus PDIP itu untuk program bina pembangunan daerah dialokasikan sebesar Rp236,210 miliar; penelitian dan pengembangan Kemendagri sebesar Rp56,862 miliar; program pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dialokasikan sebesar Rp209,292 miliar; dan untuk program Pendidikan Kepamongprajaan dialokasikan sejumlah Rp676,436 miliar.
“Kami sudah mempersiapkan, saya kira Kemendagri tidak ada kenaikan (anggaran) yang signifikan, hanya kita akan fokus kepada daerah bahwa tahun depan sudah akan ada pilkada serentak lagi,” papar Tjahjo saat dikonfirmasi media.
“Kemudian yang kedua untuk Dukcapil karena banyak server-server kita yang sudah 10 tahun, perlu ada rehabilitasi,” tambahnya.
(kri)
