DPT Dipersoalkan, Mendagri Sebut Sudah Clean and Clear
Rabu, 19 Juni 2019 - 20:07 WIB
DPT Dipersoalkan, Mendagri Sebut Sudah Clean and Clear
A
A
A
JAKARTA - Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipersoalkan dalam sidang gugatan hasil pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai DPT sudah clean and clear.
Tjahjo menyebut dalam penetapan DPT, KPU sering mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan sinkronisasi data.
“Tahun 2017 Kemenagri sudah menyerahkan DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) clear. Dan kewenangan menentukan DPt itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk menyinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat,” jelasnya di Komplek Istana Negara, Rabu (19/06/2019).
Menanggapi adanya data siluman, dia menilai seharusnya tidak ada. Sementara soal adanya kesamaan tanggal lahir pemilih dalam DPT hal tersebut seharusnya tidak dipersoalkan. Pasalnya sudah menjadi kesepakatan bagi masyarakat yang lupa tanggal lahirnya. “Kalau di data yang disampaikan ke KPU itu fix. Clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan,” ujarnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga menjelaskan terkait adanya kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang banyak. Terutama di tanggal 31 Desember dan 1 Juli.
“Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak kemendagri menggunakan simduk,” katanya.
Dia mengatakan saat menggunakan Simduk sebelum 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember. Sementara sejak berlaku SIAK 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli.
“Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15. Kebijakan diatas kemudian diperkuat dengan Permendagri No.19/ 2010,” pungkasnya.
Tjahjo menyebut dalam penetapan DPT, KPU sering mengundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan sinkronisasi data.
“Tahun 2017 Kemenagri sudah menyerahkan DP4 (daftar penduduk pemilih potensial pemilu) clear. Dan kewenangan menentukan DPt itu adalah KPU. Tapi KPU juga sering mengundang kami untuk menyinkronkan DPT itu. Jadi menurut kami DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat,” jelasnya di Komplek Istana Negara, Rabu (19/06/2019).
Menanggapi adanya data siluman, dia menilai seharusnya tidak ada. Sementara soal adanya kesamaan tanggal lahir pemilih dalam DPT hal tersebut seharusnya tidak dipersoalkan. Pasalnya sudah menjadi kesepakatan bagi masyarakat yang lupa tanggal lahirnya. “Kalau di data yang disampaikan ke KPU itu fix. Clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan,” ujarnya.
Sebelumnya Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh juga menjelaskan terkait adanya kesamaan tanggal lahir dalam jumlah yang banyak. Terutama di tanggal 31 Desember dan 1 Juli.
“Kebijakan tentang tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli sudah berlangsung lama sejak kemendagri menggunakan simduk,” katanya.
Dia mengatakan saat menggunakan Simduk sebelum 2004, semua penduduk yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya di tulis 31 Desember. Sementara sejak berlaku SIAK 2004, penduduk yang lupa atau tidak ingat tanggal lahirnya ditulis 1 Juli.
“Bila tidak ingat tanggal tapi ingat bulannya maka ditulis tanggal 15. Kebijakan diatas kemudian diperkuat dengan Permendagri No.19/ 2010,” pungkasnya.
(cip)
