MK Diyakini Memutus Sengketa Pilpres Secara Adil

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini memiliki kredibilitas dan integritas sehingga bisa memutus sengketa hasil Pilpres 2024 secara adil. Maka itu, pengerahan massa ke sekitar Kantor MK, Jakarta dianggap tidak perlu.

“Tidak perlu pengerahan massa, tinggal adu bukti, data, dan argumentasi antara penggugat dan tergugat di MK. MK sekarang lebih profesional dan transparan,” kata pengamat politik yang juga dosen di Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, Selasa (2/4/2024).

Hakim konstitusi diyakininya ingin menjaga muruah lembaganya agar bisa dipercaya masyarakat, maka persidangan dalam mencari kebenaran digelar transparan dan terbuka. Masyarakat bisa menyaksikan jalannya persidangan melalui siaran langsung atau live media massa.



Dia berpendapat bahwa persidangan ini menjadi ujian bagi integritas MK, setelah beberapa waktu lalu beberapa hakim dinyatakan melanggar kode etik. Ujang meyakini ada perbaikan dan perubahan di MK setelah masalah itu.

“Berdemokrasi itu juga mempercayai lembaga negara yang diamanahi untuk memutus perkara itu. Kalau ada masalah etik, ya itu kan bisa diperbaiki. Kita berikan kesempatan ke MK utuk memutus sedail-adilnya,” kata Ujang.

Lebih lanjut dia menuturkan, hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Tapi dalam kondisi sidang masih berjalan, akan lebih baik mendukung tim di MK untuk bisa menyampaikan bukti yang valid, sehingga dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilu itu akan terbukti.

“Demo itu ada positif dan negatif. Positifnya ada kebebasan sipil, tapi kalau terjadi keributan itu tidak bagus. Demo silakan asal tertib, jaga keamanan dan kedamaian,” imbuhnya.

Dia pun mengajak masyarakat untuk bijak merespons hasil sidang MK. “Apa pun hasil sidang MK, maka harus diterima dengan jiwa besar dan hormati sebagai putusan final dan mengikat. Karena kontestasi itu ada kalah dan menang,” pungkasnya.