Serapan Rendah, Sisa Anggaran di Pemda Capai Triliunan Rupiah
Rabu, 19 Juni 2019 - 09:33 WIB
Serapan Rendah, Sisa Anggaran di Pemda Capai Triliunan Rupiah
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan masih banyak daerah yang serapan anggaran pendapatan dan belanja (APBD) rendah. Hal ini berdampak pada tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa).
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan masih banyak daerah yang kesulitan menyerap anggaran sehingga dana Silpa mencapai triliunan.
“Ini banyak Silpa yang sampai triliunan. Satu provinsi ada yang Silpanya hampir Rp2 triliun. Ada yang Silpanya hampir Rp2,3 triliun juga ada,” kata Tjahjo saat pembukaan Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020, Selasa 18 Juni 2019.
Tjahjo menilai tingginya dana Silpa menunjukan perencanaan penganggaran di pemda tidak bejalan dengan baik.
“Ini menunjukkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati perencanaan program pembangunan, penganggarannya, dan harus memastikan program itu berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Tjahjo pun mempertanyakan apakah hal tersebut disebabkan karena ada yang salah dalam birokrasi. Dia meminta agar ada evaluasi program secara rutin untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal.
“Itu harus dievaluasi programnya dan output program harus jelas. Jadi perlu adanya peningkatan inovasi di daerah. Peran BUMD harus dioptimalkan dengan baik. Belanja modal itu harus produktif. Belanja sosial yang tinggi harus diantispasi dengan baik,” tuturnya.
Dia kembali mengingatkan, APBD harus difokuskan pada kegiatan yang berorientasi pada program-program produktif. Salah satunya yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan melayani publik untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.
Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan masih banyak daerah yang kesulitan menyerap anggaran sehingga dana Silpa mencapai triliunan.
“Ini banyak Silpa yang sampai triliunan. Satu provinsi ada yang Silpanya hampir Rp2 triliun. Ada yang Silpanya hampir Rp2,3 triliun juga ada,” kata Tjahjo saat pembukaan Sosialisasi Permendagri tentang Penyusunan APBD 2020, Selasa 18 Juni 2019.
Tjahjo menilai tingginya dana Silpa menunjukan perencanaan penganggaran di pemda tidak bejalan dengan baik.
“Ini menunjukkan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati perencanaan program pembangunan, penganggarannya, dan harus memastikan program itu berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Tjahjo pun mempertanyakan apakah hal tersebut disebabkan karena ada yang salah dalam birokrasi. Dia meminta agar ada evaluasi program secara rutin untuk memastikan anggaran digunakan secara maksimal.
“Itu harus dievaluasi programnya dan output program harus jelas. Jadi perlu adanya peningkatan inovasi di daerah. Peran BUMD harus dioptimalkan dengan baik. Belanja modal itu harus produktif. Belanja sosial yang tinggi harus diantispasi dengan baik,” tuturnya.
Dia kembali mengingatkan, APBD harus difokuskan pada kegiatan yang berorientasi pada program-program produktif. Salah satunya yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan melayani publik untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.
(dam)
