Bendung Radikalisme, Kemhan-PBNU Bentuk DKN
Bendung Radikalisme, Kemhan-PBNU Bentuk DKN
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat membentuk Dewan Keamanan Nasional (DKN) sebagai upaya menjaga Pancasila dari ancaman paham radikalisme.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
"Tadi ada usulan Pak Ryamizard membentuk DKN yang terdiri dari ulama, masyarakat, akademisi dan sebagainya, sangat bagus mumpung belum keterlaluan," ujarnya.
Menurut dia, kerja sama dalam wadah DKN ini masih belum terperinci dab belum ada payung hukum. "Ini baru bersifat cocok-cocokan. Payung hukum belum jadi. Komisi III, dulu baru nanti isinya ada unsur ulama. Tadi saya sampaikan bagaimana Pancasila bisa menjadi pegangan rakyat Indonesia. Tanpa seperti Orba. Jadi tidak ada paksaan," ucapnya.
Said mengaku, sebagai kekuatan civil society NU yang mengkoordinir pesantren-pesantren serta kyai-kyai yang hidup bersama masyarakat mendapat masukan dan menyaksikan langsung dari sisi keamanan. "Ternyata dari pihak Pak Menteri pun banyak mendengar di antara masyarakat sudah mulai ada fenomena menolak Pancasila. Minimal mempermasalahkan," katanya.
Berdasarkan survei Ketua PBNU Robikin Emhas, kata dia, ada sekitar 23% masyarakat yang menolak Pancasila. Mereka dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan pelajar.
"Yang setuju menggunakan kekerasan untuk mendirikan khilafah itu 9%. Artinya, tantangan sudah jelas nyata hadir. Mereka ingin mentransfer apa yang terjadi di Timur Tengah ke sini. pasti ini by design, buka ujug-ujug," katanya.
Menurut Said, tidak mungkin tentara dan polisi menghadapinya sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan kekuatan masyarakat terutama NU. "Kita semua tahu, tidak ada universitas yang tidak terpapar radikalisme, kecuali UNU. Gadjah Mada, UI dan yang paling parah ITB, Undip, ITS semua pasti ada. Karena apa melalui kelompok yang namanya tarbiyah," kata dia.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan kedatangannya ke PBNU untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. "Sebelumnya saya mau ke sini (PBNU) tapi beliau sedang berada di Yogyakarta bertemu dengan Buya Syafii Maarif dan Ketua Muhammadiyah. Jadi ini silaturahmi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berharap situasi negara tetap aman dan damai. "Kita berharap situasi negara seperti sekarang, gak ada apa-apanya. Semua berdoa, NU dan Muhammadiyah semua masyarakat Indonesia. Insyaallah negara ini tadi Prabowo sudah bilang begitu ya kita harapkan juga sama. Jadi kalau ada yang ngaco-ngaco itu bukan 01 02, tapi pengacau," tegasnya.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di Kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).
"Tadi ada usulan Pak Ryamizard membentuk DKN yang terdiri dari ulama, masyarakat, akademisi dan sebagainya, sangat bagus mumpung belum keterlaluan," ujarnya.
Menurut dia, kerja sama dalam wadah DKN ini masih belum terperinci dab belum ada payung hukum. "Ini baru bersifat cocok-cocokan. Payung hukum belum jadi. Komisi III, dulu baru nanti isinya ada unsur ulama. Tadi saya sampaikan bagaimana Pancasila bisa menjadi pegangan rakyat Indonesia. Tanpa seperti Orba. Jadi tidak ada paksaan," ucapnya.
Said mengaku, sebagai kekuatan civil society NU yang mengkoordinir pesantren-pesantren serta kyai-kyai yang hidup bersama masyarakat mendapat masukan dan menyaksikan langsung dari sisi keamanan. "Ternyata dari pihak Pak Menteri pun banyak mendengar di antara masyarakat sudah mulai ada fenomena menolak Pancasila. Minimal mempermasalahkan," katanya.
Berdasarkan survei Ketua PBNU Robikin Emhas, kata dia, ada sekitar 23% masyarakat yang menolak Pancasila. Mereka dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), BUMN, dan pelajar.
"Yang setuju menggunakan kekerasan untuk mendirikan khilafah itu 9%. Artinya, tantangan sudah jelas nyata hadir. Mereka ingin mentransfer apa yang terjadi di Timur Tengah ke sini. pasti ini by design, buka ujug-ujug," katanya.
Menurut Said, tidak mungkin tentara dan polisi menghadapinya sendirian, tetapi harus bersama-sama dengan kekuatan masyarakat terutama NU. "Kita semua tahu, tidak ada universitas yang tidak terpapar radikalisme, kecuali UNU. Gadjah Mada, UI dan yang paling parah ITB, Undip, ITS semua pasti ada. Karena apa melalui kelompok yang namanya tarbiyah," kata dia.
Sementara itu, Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan kedatangannya ke PBNU untuk bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. "Sebelumnya saya mau ke sini (PBNU) tapi beliau sedang berada di Yogyakarta bertemu dengan Buya Syafii Maarif dan Ketua Muhammadiyah. Jadi ini silaturahmi," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) berharap situasi negara tetap aman dan damai. "Kita berharap situasi negara seperti sekarang, gak ada apa-apanya. Semua berdoa, NU dan Muhammadiyah semua masyarakat Indonesia. Insyaallah negara ini tadi Prabowo sudah bilang begitu ya kita harapkan juga sama. Jadi kalau ada yang ngaco-ngaco itu bukan 01 02, tapi pengacau," tegasnya.
(pur)
Explore More