BW Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, TKN Minta KPU Waspada
Sabtu, 25 Mei 2019 - 14:07 WIB
BW Jadi Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, TKN Minta KPU Waspada
A
A
A
JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno resmi menunjuk Bambang Widjojanto (BW) menjadi Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dalam gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menanggapi hal itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Inas N Zubir mengatakan pihaknya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mewaspadai sepak terjang BW di persidangan nantinya. Pasalnya, kata dia, BW pernah terjerat kasus saksi palsu di MK
"Beberapa tahun yang lalu ketika masih berkecimpung menangani berbagai sengketa pilkada, di kalangan calon kepala daerah, BW dikenal piawai membuat berbagai trik untuk memenangkan sengketa pilkada," ujar Inas dalam rilisnya kepada SINDOnews, Sabtu (25/5/2019).
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR ini menuturkan bahwa BW pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di MK tahun 2010.
"Di mana keterangan palsu oleh saksi-saksi diduga telah di-setting. BW saat itu menjadi pengacara pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, tetapi kemudian kasusnya di deponering pada 2016," jelasnya.
Inas menduga dipilihnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sebagai pengacara Prabowo-Sandi karena kepiawaiannya membuat sejumlah trik dalam persidangan di MK.
"Bisa saja Prabowo berpikir BW jawaban untuk mewujudkan mimpi berkuasa. Tetapi saya kira itu cuma mimpi," tegas Ketua DPP Hanura ini.
Menanggapi hal itu, Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Inas N Zubir mengatakan pihaknya dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mewaspadai sepak terjang BW di persidangan nantinya. Pasalnya, kata dia, BW pernah terjerat kasus saksi palsu di MK
"Beberapa tahun yang lalu ketika masih berkecimpung menangani berbagai sengketa pilkada, di kalangan calon kepala daerah, BW dikenal piawai membuat berbagai trik untuk memenangkan sengketa pilkada," ujar Inas dalam rilisnya kepada SINDOnews, Sabtu (25/5/2019).
Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR ini menuturkan bahwa BW pernah menjadi tersangka kasus sengketa Pilkada Kotawaringin Barat dalam sidang di MK tahun 2010.
"Di mana keterangan palsu oleh saksi-saksi diduga telah di-setting. BW saat itu menjadi pengacara pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Ujang Iskandar-Bambang Purwanto, tetapi kemudian kasusnya di deponering pada 2016," jelasnya.
Inas menduga dipilihnya mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut sebagai pengacara Prabowo-Sandi karena kepiawaiannya membuat sejumlah trik dalam persidangan di MK.
"Bisa saja Prabowo berpikir BW jawaban untuk mewujudkan mimpi berkuasa. Tetapi saya kira itu cuma mimpi," tegas Ketua DPP Hanura ini.
(kri)
