Wiranto Minta Rencana Aksi Duduki Instansi Pemerintah Dibatalkan
Selasa, 21 Mei 2019 - 17:37 WIB
Wiranto Minta Rencana Aksi Duduki Instansi Pemerintah Dibatalkan
A
A
A
JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan adanya upaya untuk menduduki sejumlah instansi pemerintahan termasuk istana presiden dalam aksi demo 22 Mei 2019. Diketahui demo tersebut untuk merespons hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu serentak 2019.
"Adanya rencana dilakukannya demo besar-besaran di Jakarta, untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana dan bahkan ada rencana untuk menduduk," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019.
Wiranto pun menyebut tindakan tersebut yang keliru, tidak dibenarkan, bahkan tindakan yang akan melawan hukum. Serta itu merupakan suatau kejahatan yang serius yang mengancam kedaulatan negara.
"Maka siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Oleh karena itu maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena justru akan menodai proses demokrasi dan pada akhrinya nanti akan terjadi korban, mengganggu lalu lintas," ucapnya.
"Mengganggu ekonomi rakyat, kemudian kalo ada benturan dan sebagainya rakyat juga yang menjadi korban jadi kita mengharapkan itu di jangan dilaksanakan, gausah dilaksanakan," sambungnya.
Wiranto juga memastikan, aparat penegak hukum akan tegas dalam menegakkan hukum. Dirinya menegaskan penegak hukum tidak akan pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggat, termasuk penangkapan aktivis sebagai bagian dari penegakan hukum.
"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan, bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi semata-mata demi tegaknya hukum dan Keamanan nasional," kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto pun meminta agar masyarakat ikut mewaspadai gerakan kelompok radikal dan teroris untuk melakukan aksi sabotase. Ia berharap publik ikut berpartisipasi dengan melaporkan kepada aparat berwajib jika menemukan hal mencurigakan.
Wiranto berharap agar masyarakat tetap tenang. Dia mengimbau publik, untuk tidak percaya berita negatif di media sosial.
"Yakinlah bahwa aparat keamanan TNI dan Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tuturnya.
"Adanya rencana dilakukannya demo besar-besaran di Jakarta, untuk mengepung KPU, Bawaslu, DPR, Istana dan bahkan ada rencana untuk menduduk," ujar Wiranto dalam jumpa pers di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa (21/5/2019.
Wiranto pun menyebut tindakan tersebut yang keliru, tidak dibenarkan, bahkan tindakan yang akan melawan hukum. Serta itu merupakan suatau kejahatan yang serius yang mengancam kedaulatan negara.
"Maka siapapun yang melakukan itu harus bertanggung jawab dan akan mendapatkan hukuman yang cukup berat. Oleh karena itu maka pemerintah meminta agar rencana itu dibatalkan saja karena justru akan menodai proses demokrasi dan pada akhrinya nanti akan terjadi korban, mengganggu lalu lintas," ucapnya.
"Mengganggu ekonomi rakyat, kemudian kalo ada benturan dan sebagainya rakyat juga yang menjadi korban jadi kita mengharapkan itu di jangan dilaksanakan, gausah dilaksanakan," sambungnya.
Wiranto juga memastikan, aparat penegak hukum akan tegas dalam menegakkan hukum. Dirinya menegaskan penegak hukum tidak akan pandang bulu untuk menindak siapapun yang melanggat, termasuk penangkapan aktivis sebagai bagian dari penegakan hukum.
"Pemanggilan dan penangkapan tokoh-tokoh yang terindikasi melanggar hukum akan terus dilakukan, bukan tindakan sewenang-wenang atau diktator, tetapi semata-mata demi tegaknya hukum dan Keamanan nasional," kata Wiranto.
Selain itu, Wiranto pun meminta agar masyarakat ikut mewaspadai gerakan kelompok radikal dan teroris untuk melakukan aksi sabotase. Ia berharap publik ikut berpartisipasi dengan melaporkan kepada aparat berwajib jika menemukan hal mencurigakan.
Wiranto berharap agar masyarakat tetap tenang. Dia mengimbau publik, untuk tidak percaya berita negatif di media sosial.
"Yakinlah bahwa aparat keamanan TNI dan Polri tetap kompak bersatu padu menghadapi segala ancaman dan telah mempersiapkan yang terbaik untuk menjaga keselamatan masyarakat dan keamanan negara," tuturnya.
(maf)
