Berantas Korupsi, KPK Diminta Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan
Minggu, 05 Mei 2019 - 17:25 WIB
Berantas Korupsi, KPK Diminta Sinergi dengan Polri dan Kejaksaan
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tak bekerja sendirian dalam memberantas praktik korupsi.
Sebab katanya, lembaga Polri dan Kejaksaan seakan kurang unjuk gigi dalam berantas korupsi. "Polisi mati suri, Kejaksaan lumpuh, kemudian dibuat satu lembaga namanya KPK," ujar Neta dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).
Neta mengimbau agar KPK tak hanya fokus terhadap operasi tangkap tangan (OTT) saja, namun harus mensinergikan fungsi pencegahan dan pembinaan secara baik.
"Kasus korupsi negeri ini keberadaan KPK dia punya fungsi pencegahan dan pembinaan. Tapi KPK tidak berjalan maksimal, dari penindakaan mereka fokus pada OTT," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, Marbawi A. Katon menilai semangat antikorupsi di Indonesia sudah mulai pudar. Hal ini pun harus menjadi komitmen Presiden ke depan untuk membersihkan praktek korupsi.
Menurut Marbawi, komitmen pemberantasan korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Karena kepala negara tidak memegang sendiri kekuasaannya.
"Komitmen ini tidak gampang, seorang presiden bukan hidup di ruang hampa tapi kelompok kekuatan, misalnya oligarki di Indonesia," jelas Marbawi.
Sebab katanya, lembaga Polri dan Kejaksaan seakan kurang unjuk gigi dalam berantas korupsi. "Polisi mati suri, Kejaksaan lumpuh, kemudian dibuat satu lembaga namanya KPK," ujar Neta dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).
Neta mengimbau agar KPK tak hanya fokus terhadap operasi tangkap tangan (OTT) saja, namun harus mensinergikan fungsi pencegahan dan pembinaan secara baik.
"Kasus korupsi negeri ini keberadaan KPK dia punya fungsi pencegahan dan pembinaan. Tapi KPK tidak berjalan maksimal, dari penindakaan mereka fokus pada OTT," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental, Marbawi A. Katon menilai semangat antikorupsi di Indonesia sudah mulai pudar. Hal ini pun harus menjadi komitmen Presiden ke depan untuk membersihkan praktek korupsi.
Menurut Marbawi, komitmen pemberantasan korupsi tidak mudah untuk dilakukan. Karena kepala negara tidak memegang sendiri kekuasaannya.
"Komitmen ini tidak gampang, seorang presiden bukan hidup di ruang hampa tapi kelompok kekuatan, misalnya oligarki di Indonesia," jelas Marbawi.
(maf)
