Reformasi Birokrasi Jadi Penopang Polri Hadapi Tantangan Keamanan

JAKARTA - Penerapan reformasi birokrasi menjadi cara efektif menghadapi dinamika perubahan global dan mewujudkan stabilitas keamanan berkelanjutan.

"Reformasi birokrasi menjadi penopang terwujudnya keamanan masyarakat, konsolidasi demokrasi, kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/4/2019).

Perubahan global yang terjadi saat ini, kata Syafruddin, akan memberikan dampak pada dinamika keamanan dengan munculnya berbagai bentuk dan modus baru kejahatan.

"Dulu tidak ada bentuk kejahatan bernama hoaks. Sekarang 'barang' itu sudah ramai bermunculan di media sosial tumbuh subur bagai gurita, mendegradasi ruang literasi publik," ungkap mantan Wakapolri ini di hadapan ratusan Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol).

Untuk itu, institusi Polri harus siap menghadapi berbagai perubahan yang terjadi dan dampaknya. Pemahaman tentang perubahan global yang sedang terjadi saat ini penting bagi para taruna agar saat menjalani masa kedinasan mampu bertindak, paham menggunakan kewenangan dan kekuatan kepolisian secara tepat.

"Sehingga saat menjadi pimpinan Polri dapat menghadirkan kebijakan publik yang konsisten dan dinamis menyangga perubahan peradaban. Dengan begitu Polri akan terus bertahan sebagai leading sector yang mendorong kemajuan bangsa,"paparnya.

Syafruddin juga berbagi pengalamannya saat menghadiri World Goverment Summit di Dubai beberapa waktu lalu kepada seluruh peserta kuliah umum mengenai cara terbaik menghadapi perubahan global yang sedang terjadi.

"Dalam skema pemerintahan, reformasi birokrasi identik dengan suatu area never ending atau infinite game karena di dalamnya dialiri napas perubahan yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman. Reformasi birokrasi tidak berhenti hingga titik kesempurnaan, berbagai generasi akan silih berganti menjalankannya," tutur Syafruddin.

Para taruna Akpol merupakan generasi Polri yang akan melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di bidang keamanan pada pada mendatang.

Mindset anggota Polri, lanjut Syafruddin, harus berubah, bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk predikat prestasi.

Anggota Polri harus menjadi pemain tidak terbatas karena kinerjanya tidak dibatasi waktu, selalu adaptif dengan perubahan aturan. Sejatinya, Polri bekerja untuk berjuang demi kehidupan, demi peradaban panjang yang lebih baik.

"Inilah Intisari leadership dalam pendidikan Akpol yang harus dipahami secara fundamental oleh para taruna," tutur Syafruddin

Dia menjelaskan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

Saat ini kondisi Indonesia sangat baik, ditandai dengan indeks daya saing meningkat, indeks efektivitas pemerintahan juga meningkat serta indeks persepsi korupsi yang stabil.

Berbagai capaian positif dari hasil kinerja pemerintah diraih melalui perubahan strategi penting dalam tata kelola pemerintahan diantaranya dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), melahirkan inovasi pelayanan publik yang tidak meninggalkan ragam kearifan lokal untuk modernisasi negara, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga penerapan Manajemen SDM aparatur yang dirancang sesuai core business pembangunan.

Syafruddin juga mengingatkan, Indonesia akan menghadapi dua isu besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045.

Menurut dia, banyak hal yang telah terjadi di dunia saat ini melampaui pemikiran dan aktivitas konvensional. Hal ini akan mengubah lanndscape tantangan keamanan yang akan dihadapi di masa mendatang.

Dia mencontohkan, sangat dimungkinkan tantangan yang akan dihadapi para taruna ini adalah bentuk kejahatan yang dilakukan oleh robot dan kecerdasan buatan.

"Tidak ada jalan untuk mundur yang ada hanyalah jalur untuk menapaki masa depan. Tidak ada pilihan lain selain bekerja keras dan cerdas dengan mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dimulai sejak Taruna Akpol berada di lembaga pendidikan Akpol," tutur Syafruddin.