Reformasi Birokrasi, Kemendagri Canangkan Zona Integritas
Selasa, 30 April 2019 - 23:53 WIB
Reformasi Birokrasi, Kemendagri Canangkan Zona Integritas
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) mencanangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Demokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Dirjen Polpum Soedarmo menjelaskan, pencanangan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu momentum penting sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui program tersebut, dia berharap sistem penyelenggaraan pemerintahan ke depan bisa lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan dalam negeri, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanan, dan sumber daya aparatur.
Soedarmo menjelaskan, reformasi birokrasi adalah cara bagaimana seorang aparatur sipil negara (ASN) bisa memberikan pelayanan, kinerja dan sesuatu yang baik untuk masyarakat.
ASN dikatakannya harus mampu mereformasi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam bersikap, bertindak dan pola fikir.
"Salah satu contoh yang dapat dilihat, yaitu implementasi pelaksanaan upacara setiap Senin. Masih banyak kepribadian ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Upacara dilaksanakan pukul 08.00, tapi kurang dari lima menit masih ada yang berlarian masuk dalam barisan. Seharusnya kalau sudah dipahami dan disadari, setiap ASN seharusnya 30 menit sebelum upacara sudah harus di lapangan apel," tutur Soedarmo dalam Sosialisasi Internalisasi Reformasi Birokrasi Ditjen Polpum dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Demokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Pada acara tersebut, Ditjen Polpum juga melakukan penandatanganan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Soedarmo juga menyampaikan bahwa direktoratnya telah membangun kembali website kebanggaan Ditjen Polpum dengan pendekatan berbasis aplikasi yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore.
"Harapannya ke depan semua berita yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Polpum bisa kita ikuti perkembangannya dalam genggaman kita," tandasnya.
Dirjen Polpum Soedarmo menjelaskan, pencanangan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas merupakan suatu momentum penting sebagai upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui program tersebut, dia berharap sistem penyelenggaraan pemerintahan ke depan bisa lebih berdaya guna dan berhasil dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan dalam negeri, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanan, dan sumber daya aparatur.
Soedarmo menjelaskan, reformasi birokrasi adalah cara bagaimana seorang aparatur sipil negara (ASN) bisa memberikan pelayanan, kinerja dan sesuatu yang baik untuk masyarakat.
ASN dikatakannya harus mampu mereformasi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik dalam bersikap, bertindak dan pola fikir.
"Salah satu contoh yang dapat dilihat, yaitu implementasi pelaksanaan upacara setiap Senin. Masih banyak kepribadian ASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Upacara dilaksanakan pukul 08.00, tapi kurang dari lima menit masih ada yang berlarian masuk dalam barisan. Seharusnya kalau sudah dipahami dan disadari, setiap ASN seharusnya 30 menit sebelum upacara sudah harus di lapangan apel," tutur Soedarmo dalam Sosialisasi Internalisasi Reformasi Birokrasi Ditjen Polpum dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Demokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Direktorat Organisasi Kemasyarakatan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Pada acara tersebut, Ditjen Polpum juga melakukan penandatanganan naskah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
Soedarmo juga menyampaikan bahwa direktoratnya telah membangun kembali website kebanggaan Ditjen Polpum dengan pendekatan berbasis aplikasi yang dapat diunduh di Playstore dan Appstore.
"Harapannya ke depan semua berita yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Ditjen Polpum bisa kita ikuti perkembangannya dalam genggaman kita," tandasnya.
(dam)
