Pasca-Pemilu 2019, PAN dan Demokrat Disarankan Jadi Oposan Sejati
Senin, 29 April 2019 - 10:44 WIB
Pasca-Pemilu 2019, PAN dan Demokrat Disarankan Jadi Oposan Sejati
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menganggap hitungan Pilpres dan Pileg 2019 belum usai lantaran masih menunggu rekapitulasi dan pengumuman resmi dari KPU. Namun pergerakan atau move politik di luar mulai menggeliat.
Menurut Adi, umpan lambung mulai ditebar untuk menjaring dukungan, terutama di parlemen. Menurutnya, dua parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno yakni PAN dan Demokrat belakangan kerap digoda kubu petahana.
"Dua partai pengusung 02 itu sepertinya gamang dan sedikit galau. Tak menolak dan tak pula menerima," ujar Adi kepada SINDOnews, Senin (29/4/2019).
Kata Adi idealnya, partai pengusung 02 tak perlu digoda bergabung dengan petahana andai pasangan calon 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin menang pilpres versi real count KPU.
Biarkan mereka menjadi oposan sejati yang memberikan perimbangan yang sehat demi menjaga stabilitas demokrasi. "Rivalitas dan kontrol sesuatu yang niscaya dalam berpolitik. Jangan dirangkul semuanya, berpotensi asal bapak senang, nantinya," ucapnya.
Meski begitu, pengamat politik asal UIN Jakarta ini menilai, presidensialisme multi partai ekstrim seperti di Indonesia dalam praktiknya selalu menyebalkan. Sebab, nyaris tak ada batas tegas antara oposisi dan pemerintah.
"Ribut hanya terjadi saat kampanye pemilu. Tapi saat penentuan komposisi kabinet, kubu yang awalnya berseberangan bisa berjamaah lompat pagar atas nama sama-sama bekerja untuk rakyat," pungkasnya.
Menurut Adi, umpan lambung mulai ditebar untuk menjaring dukungan, terutama di parlemen. Menurutnya, dua parpol pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno yakni PAN dan Demokrat belakangan kerap digoda kubu petahana.
"Dua partai pengusung 02 itu sepertinya gamang dan sedikit galau. Tak menolak dan tak pula menerima," ujar Adi kepada SINDOnews, Senin (29/4/2019).
Kata Adi idealnya, partai pengusung 02 tak perlu digoda bergabung dengan petahana andai pasangan calon 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin menang pilpres versi real count KPU.
Biarkan mereka menjadi oposan sejati yang memberikan perimbangan yang sehat demi menjaga stabilitas demokrasi. "Rivalitas dan kontrol sesuatu yang niscaya dalam berpolitik. Jangan dirangkul semuanya, berpotensi asal bapak senang, nantinya," ucapnya.
Meski begitu, pengamat politik asal UIN Jakarta ini menilai, presidensialisme multi partai ekstrim seperti di Indonesia dalam praktiknya selalu menyebalkan. Sebab, nyaris tak ada batas tegas antara oposisi dan pemerintah.
"Ribut hanya terjadi saat kampanye pemilu. Tapi saat penentuan komposisi kabinet, kubu yang awalnya berseberangan bisa berjamaah lompat pagar atas nama sama-sama bekerja untuk rakyat," pungkasnya.
(maf)
