Parpol Koalisi Indonesia Kerja Yakin Raih Kursi Mayoritas
Parpol Koalisi Indonesia Kerja Yakin Raih Kursi Mayoritas
A
A
A
JAKARTA - Partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang mendukung dan mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, optimistis bakal mendapatkan kursi mayoritas di parlemen.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kiai Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, penguasaan kursi mayoritas di parlemen sangat penting sehingga parpol KIK bisa mengawal jalannya pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan lebih efektif.
"Kalau komposisi kursi KIK bisa mencapai 60% atau lebih, Pak Jokowi lebih memiliki keleluasaan bekerja buat rakyat, menjalankan janji-janji politiknya yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pak Jokowi akan memiliki keleluasaan untuk membawa Indonesia ini menjadi negara maju," tutur Ace kemarin.
Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan proses rekapitulasi surat suara secara nasional. Hingga tadi malam pukul 18.45 WIB, progres surat suara yang dihitung sudah mencapai 47,6% dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 387.337 TPS dari total 813.350 TPS. Dari jumlah itu, perolehan suara Jokowi-Kiai Ma'ruf mencapai 56,32%, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 43,68%.
Diketahui, pada awal kepemimpinan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi kendala politik yang cukup tajam karena komposisi parpol pendukung pemerintahan saat itu yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah besar dari koalisi parpol nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang memiliki 291 kursi parlemen.
Sementara KIH hanya 208 kursi, sebelum akhirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 48 kursi parlemen beralih bergabung ke KIH yang membuat parpol koalisi pendukung pemerintah menjadi lebih dominan.
Jokowi-JK disebut-sebut membutuhkan waktu antara satu hingga 1,5 tahun di awal pemerintahannya untuk menstabilkan kondisi politik sehingga tidak bisa langsung tancap gas sejak awal dalam menjalankan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
"Kami optimistis bahwa KIK akan mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Tentu kepastiannya nanti kita bisa lihat ketika KPU menetapkan (hasil pilpres), termasuk soal calegnya. Jadi ya kita lihat dulu hasil pileg tersebut," tutur Ace.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, jika kemenangan KIK mencapai 60% di parlemen, menurutnya tidak perlu lagi menambah koalisi parpol baru. "Itu dalam pandangan saya kan yang penting kita dapat mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai lima tahun ke depan secara efektif untuk bekerja bagi rakyat," paparnya.
Disinggung mengenai beredarnya pesan berisi susunan kabinet baru Jokowi-Kiai Ma'ruf yang viral di grup WhatsApp (WA), Ace mengatakan bahwa tidak mungkin Jokowi membuat susunan kabinet ketika proses pemilu saja belum selesai. "Saya nggak yakin bahwa itu adalah berita yang benar. Itu saya kira nggak mungkin dan pembicaraan soal itu kan otoritas Pak Jokowi," katanya.
Dalam susunan kabinet yang beredar luas di grup WA, sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Kerja masih kembali menjabat. Namun ada juga sejumlah nama baru yang muncul seperti nama Ketua TKN Erick Thohir, putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid; politikus PKB Abdul Kadir Karding dan sejumlah nama lain.
Ditanya apakah jika nantinya Jokowi-Kiai Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019–2024 susunan kabinet akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau kader parpol, Ace mengatakan bahwa soal itu KIK menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Kita serahkan ke Pak Jokowi, tapi saya kira partai-partai politik pun sesungguhnya banyak yang profesional. Jadi saya kira kita tidak perlu lagi mendikotomikan antara politisi dan profesional. Apalagi dalam proses pilpres ini parpol juga punya kesungguhan yang sangat serius untuk memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Kita berharap itu memang mereka yang memiliki kemampuan baik dari parpol atau profesional," tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto juga optimistis KIK nantinya akan menguasai kursi di parlemen dengan komposisi minimal 60%. Dengan begitu menurut Hasto pada pemerintahan periode kedua Jokowi akan bisa langsung menjalankan kerja untuk merealisasi janji-janji kampanye sejak awal pemerintahan.
Mengenai kemungkinan adanya parpol baru yang bakal bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, Hasto mengatakan bahwa jika dilihat dari orientasi parpol baru untuk bergabung dengan pemerintahan baru dalam pengalaman sebelumnya memang terjadi.
Namun karena menyangkut koalisi pemerintahan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi dengan berkonsultasi bersama para ketua umum parpol KIK. "Karena membentuk koalisi ini terkait dengan janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik, selain kalkulasi stabilitas dan efektivitas pemerintahan," katanya.
Sebelumnya Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Rabu (24/4). Hal ini memunculkan spekulasi kemungkinan adanya perubahan konstelasi politik dengan bergabungnya PAN ke KIK. Pada Pilpres 2019 lalu PAN merupakan salah satu parpol pendukung Prabowo Subianto.
Sama halnya pada Pilpres 2014, PAN juga menjadi salah satu parpol pendukung Prabowo-Hatta, tetapi di tengah jalan akhirnya bergabung ke koalisi pemerintahan dan mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Kerja meski akhirnya terhenti di tengah jalan karena kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memastikan bahwa hingga saat ini 5 partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur masih solid atau tidak terpecah dalam mengawal Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Saya yakin koalisi kami, Indonesia Adil Makmur, solid dan tentunya politisi dalam berkoordinasi silakan-silakan saja, tapi koalisi kami solid,” tegas Sandi menepis isu sejumlah parpol koalisi yang mulai menjauhi koalisi di Jakarta, Minggu (28/4). Sandi juga membantah isu bahwa Partai Demokrat saat ini mulai didekati kubu 01.
Menurutnya, hingga saat ini komunikasinya dengan sejumlah kader partai berlambang mercy tersebut tetap berlangsung intens dan baik. “Pak Hinca (Sekjen Partai Demokrat) yang selalu rutin memberikan update kepada saya dan saya selalu berkontak dengan Mas AHY (Agus Harimurty Yudhoyono), WA-WA-an (berbalas pesan) lah biasa itu sesama anak Jaksel,” ujar Sandi. “Jadi no issue. Kita solid,” tegasnya.
Menurut pengusaha muda itu, saat ini yang menjadi fokus BPN dan parpol koalisi adalah mengenai permasalahan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 ini. “Kita fokus dulu ini karena sekarang apalagi ada komplikasi dengan permasalahan jatuhnya korban ini. Bagi saya kita fokus dulu karena menurut saya proses ini kita pastikan dulu proses yang jujur, adil, bermartabat,” tandas mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kiai Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, penguasaan kursi mayoritas di parlemen sangat penting sehingga parpol KIK bisa mengawal jalannya pemerintahan Jokowi lima tahun ke depan lebih efektif.
"Kalau komposisi kursi KIK bisa mencapai 60% atau lebih, Pak Jokowi lebih memiliki keleluasaan bekerja buat rakyat, menjalankan janji-janji politiknya yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Pak Jokowi akan memiliki keleluasaan untuk membawa Indonesia ini menjadi negara maju," tutur Ace kemarin.
Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus melakukan proses rekapitulasi surat suara secara nasional. Hingga tadi malam pukul 18.45 WIB, progres surat suara yang dihitung sudah mencapai 47,6% dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) mencapai 387.337 TPS dari total 813.350 TPS. Dari jumlah itu, perolehan suara Jokowi-Kiai Ma'ruf mencapai 56,32%, sementara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebanyak 43,68%.
Diketahui, pada awal kepemimpinan, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla menghadapi kendala politik yang cukup tajam karena komposisi parpol pendukung pemerintahan saat itu yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah besar dari koalisi parpol nonpemerintah yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang memiliki 291 kursi parlemen.
Sementara KIH hanya 208 kursi, sebelum akhirnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 48 kursi parlemen beralih bergabung ke KIH yang membuat parpol koalisi pendukung pemerintah menjadi lebih dominan.
Jokowi-JK disebut-sebut membutuhkan waktu antara satu hingga 1,5 tahun di awal pemerintahannya untuk menstabilkan kondisi politik sehingga tidak bisa langsung tancap gas sejak awal dalam menjalankan program kerja yang dijanjikan saat kampanye.
"Kami optimistis bahwa KIK akan mendapatkan kursi mayoritas di parlemen. Tentu kepastiannya nanti kita bisa lihat ketika KPU menetapkan (hasil pilpres), termasuk soal calegnya. Jadi ya kita lihat dulu hasil pileg tersebut," tutur Ace.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, jika kemenangan KIK mencapai 60% di parlemen, menurutnya tidak perlu lagi menambah koalisi parpol baru. "Itu dalam pandangan saya kan yang penting kita dapat mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai lima tahun ke depan secara efektif untuk bekerja bagi rakyat," paparnya.
Disinggung mengenai beredarnya pesan berisi susunan kabinet baru Jokowi-Kiai Ma'ruf yang viral di grup WhatsApp (WA), Ace mengatakan bahwa tidak mungkin Jokowi membuat susunan kabinet ketika proses pemilu saja belum selesai. "Saya nggak yakin bahwa itu adalah berita yang benar. Itu saya kira nggak mungkin dan pembicaraan soal itu kan otoritas Pak Jokowi," katanya.
Dalam susunan kabinet yang beredar luas di grup WA, sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Kerja masih kembali menjabat. Namun ada juga sejumlah nama baru yang muncul seperti nama Ketua TKN Erick Thohir, putri presiden keempat RI Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid; politikus PKB Abdul Kadir Karding dan sejumlah nama lain.
Ditanya apakah jika nantinya Jokowi-Kiai Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019–2024 susunan kabinet akan lebih banyak diisi kalangan profesional atau kader parpol, Ace mengatakan bahwa soal itu KIK menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Kita serahkan ke Pak Jokowi, tapi saya kira partai-partai politik pun sesungguhnya banyak yang profesional. Jadi saya kira kita tidak perlu lagi mendikotomikan antara politisi dan profesional. Apalagi dalam proses pilpres ini parpol juga punya kesungguhan yang sangat serius untuk memenangkan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Kita berharap itu memang mereka yang memiliki kemampuan baik dari parpol atau profesional," tutur Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu.
Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto juga optimistis KIK nantinya akan menguasai kursi di parlemen dengan komposisi minimal 60%. Dengan begitu menurut Hasto pada pemerintahan periode kedua Jokowi akan bisa langsung menjalankan kerja untuk merealisasi janji-janji kampanye sejak awal pemerintahan.
Mengenai kemungkinan adanya parpol baru yang bakal bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, Hasto mengatakan bahwa jika dilihat dari orientasi parpol baru untuk bergabung dengan pemerintahan baru dalam pengalaman sebelumnya memang terjadi.
Namun karena menyangkut koalisi pemerintahan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Jokowi dengan berkonsultasi bersama para ketua umum parpol KIK. "Karena membentuk koalisi ini terkait dengan janji kampanye untuk memastikan agar seluruh janji kampanye bisa berjalan dengan baik, selain kalkulasi stabilitas dan efektivitas pemerintahan," katanya.
Sebelumnya Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Rabu (24/4). Hal ini memunculkan spekulasi kemungkinan adanya perubahan konstelasi politik dengan bergabungnya PAN ke KIK. Pada Pilpres 2019 lalu PAN merupakan salah satu parpol pendukung Prabowo Subianto.
Sama halnya pada Pilpres 2014, PAN juga menjadi salah satu parpol pendukung Prabowo-Hatta, tetapi di tengah jalan akhirnya bergabung ke koalisi pemerintahan dan mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Kerja meski akhirnya terhenti di tengah jalan karena kembali mendukung Prabowo pada Pilpres 2019.
Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi memastikan bahwa hingga saat ini 5 partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur masih solid atau tidak terpecah dalam mengawal Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.
“Saya yakin koalisi kami, Indonesia Adil Makmur, solid dan tentunya politisi dalam berkoordinasi silakan-silakan saja, tapi koalisi kami solid,” tegas Sandi menepis isu sejumlah parpol koalisi yang mulai menjauhi koalisi di Jakarta, Minggu (28/4). Sandi juga membantah isu bahwa Partai Demokrat saat ini mulai didekati kubu 01.
Menurutnya, hingga saat ini komunikasinya dengan sejumlah kader partai berlambang mercy tersebut tetap berlangsung intens dan baik. “Pak Hinca (Sekjen Partai Demokrat) yang selalu rutin memberikan update kepada saya dan saya selalu berkontak dengan Mas AHY (Agus Harimurty Yudhoyono), WA-WA-an (berbalas pesan) lah biasa itu sesama anak Jaksel,” ujar Sandi. “Jadi no issue. Kita solid,” tegasnya.
Menurut pengusaha muda itu, saat ini yang menjadi fokus BPN dan parpol koalisi adalah mengenai permasalahan banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 ini. “Kita fokus dulu ini karena sekarang apalagi ada komplikasi dengan permasalahan jatuhnya korban ini. Bagi saya kita fokus dulu karena menurut saya proses ini kita pastikan dulu proses yang jujur, adil, bermartabat,” tandas mantan Wakil Gubernur DKI tersebut.
(don)
Explore More