TNI-Polri Diminta Menjamin Keamanan Daerah Rawan Konflik
Kamis, 11 April 2019 - 11:00 WIB
TNI-Polri Diminta Menjamin Keamanan Daerah Rawan Konflik
A
A
A
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta aparat TNI dan Polri untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan di 15 daerah paling rawan konflik dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis Bawaslu.
Upaya ini penting agar Pemilu 2019 berjalan aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. “Saya mendorong aparat keamanan, termasuk Bawaslu, untuk meningkatkan pengawasan menjelang pelaksanaan pencoblosan, terutama di 15 daerah yang memiliki tingkat kera wanan tinggi,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin.
Bambang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki integritas tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi maupun terhasut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Sesuai dengan update terakhir IKP 2019, 5 kabupaten di Papua masuk 8 besar dengan indeks kerawanan yang paling tinggi,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya berdasarkan IKP 2019 yang dirilis Bawaslu, tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Papua masuk dalam kategori paling rawan di antara provinsi lain. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu M Afifuddin saat meluncurkan pemutakhiran IKP 2019 yang bertetapan dengan HUT Bawaslu ke-11 di Jakarta, Selasa (9/4).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu itu memaparkan, dalam IKP pada skala provinsi, Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dalam tingkat kerawanan pemilu dengan skor 55,08 yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Afif menjelaskan, Bawaslu me nyusun daftar IKP di 8 kabupaten/kota yang dikategorikan paling tinggi tingkat kerawanannya.
Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Papua (80,21), Kabupaten Lembata, NTT (72,04), Kabupaten Mamberamo Raya, Papua (69,66), Kota Solok, Sumatera Barat (68,59), Kabupaten Intan Jaya, Papua (68,52), Kabupaten Bogor, Jawa Barat (67,64), Kabupaten Tolikara, Papua (67,44), dan Kabupaten Nduga, Papua (66,88).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjamin keamanan tahapan pemilu, termasuk saat kampanye terbuka. Seluruh polda dan polres su dah menyiapkan pengamanan kampanye terbuka Pilpres 2019. Dia mengatakan perihal telah siapnya pengamanan, termasuk untuk daerah rawan gesekan sosial. Kesiapan melibatkan personel beserta sarana dan prasarana pendukung.
“Sudah siap untuk melaksanakan pengamanan giat dan mengantisipasi seluruh potensi kerawanan,” ujar Dedi. Jenderal bintang satu itu juga meminta seluruh komponen bangsa, termasuk pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat menjaga kedamaian saat kampanye terbuka dan rapat umum. (Kiswondari)
Upaya ini penting agar Pemilu 2019 berjalan aman, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil. “Saya mendorong aparat keamanan, termasuk Bawaslu, untuk meningkatkan pengawasan menjelang pelaksanaan pencoblosan, terutama di 15 daerah yang memiliki tingkat kera wanan tinggi,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta kemarin.
Bambang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki integritas tinggi sehingga tidak mudah terprovokasi maupun terhasut pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. “Sesuai dengan update terakhir IKP 2019, 5 kabupaten di Papua masuk 8 besar dengan indeks kerawanan yang paling tinggi,” ujar mantan Ketua Komisi III DPR itu.
Sebelumnya berdasarkan IKP 2019 yang dirilis Bawaslu, tingkat kerawanan pemilu di Provinsi Papua masuk dalam kategori paling rawan di antara provinsi lain. Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu M Afifuddin saat meluncurkan pemutakhiran IKP 2019 yang bertetapan dengan HUT Bawaslu ke-11 di Jakarta, Selasa (9/4).
Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu itu memaparkan, dalam IKP pada skala provinsi, Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dalam tingkat kerawanan pemilu dengan skor 55,08 yang tersebar di 29 kabupaten/kota. Afif menjelaskan, Bawaslu me nyusun daftar IKP di 8 kabupaten/kota yang dikategorikan paling tinggi tingkat kerawanannya.
Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura, Papua (80,21), Kabupaten Lembata, NTT (72,04), Kabupaten Mamberamo Raya, Papua (69,66), Kota Solok, Sumatera Barat (68,59), Kabupaten Intan Jaya, Papua (68,52), Kabupaten Bogor, Jawa Barat (67,64), Kabupaten Tolikara, Papua (67,44), dan Kabupaten Nduga, Papua (66,88).
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjamin keamanan tahapan pemilu, termasuk saat kampanye terbuka. Seluruh polda dan polres su dah menyiapkan pengamanan kampanye terbuka Pilpres 2019. Dia mengatakan perihal telah siapnya pengamanan, termasuk untuk daerah rawan gesekan sosial. Kesiapan melibatkan personel beserta sarana dan prasarana pendukung.
“Sudah siap untuk melaksanakan pengamanan giat dan mengantisipasi seluruh potensi kerawanan,” ujar Dedi. Jenderal bintang satu itu juga meminta seluruh komponen bangsa, termasuk pendukung kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, dapat menjaga kedamaian saat kampanye terbuka dan rapat umum. (Kiswondari)
(nfl)
