PDIP Akui Ada Kebocoran Anggaran di Era Soeharto hingga Jokowi
Sabtu, 06 April 2019 - 07:22 WIB
PDIP Akui Ada Kebocoran Anggaran di Era Soeharto hingga Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) kerap dituding terjadi kebocoran anggaran yang cukup tinggi. Bahkan masalah ini pun menjadi perdebatan publik dan menjadi isu yang dikapitalisasi pihak-pihak tertentu untuk mendulang suara dalam pemilu.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari menyebut, kebocoran sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Bahkan di era tersebut, kebocoran dianggap sangat parah.
"Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan," kata Eva, Sabtu (6/4/2019).
Eva mengaku masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini. Namun ia mengklaim jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru.
"Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planing, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," ujarnya.
Untuk itu, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, agar tidak terjadi kebocoran, maka pemerintahan Jokowi layak dipilih kembali. Sebab, di pemerintahan Jokowi sistem telah diperbaiki untuk menangkal kebocoran tersebut.
Eva lantas menyebut capres 02 Prabowo Subianto tidak memiliki program seperti Jokowi untuk mengatasi kebocoran APBN. Prabowo, kata dia lebih banyak ngomel daripada memberi solusi.
"Kalau Pak Prabowo tidak mempunyai rencana e-budgeting dan tetap ngomel tentang kebocoran, ya akan langgeng kebocoran itu. Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran," tandasnya.
Isu kebocoran anggaran ini kembali mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp2.439 triliun.
Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu. Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Eva Kusuma Sundari menyebut, kebocoran sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Orde Baru, Soeharto. Bahkan di era tersebut, kebocoran dianggap sangat parah.
"Karena dulu APBN itu tidak satu pintu, tapi banyak pintu. Sehingga Pak Harto bikin Kepres banyak banget hanya untuk memastikan duit itu terawasi melalui proses politik yang transparan," kata Eva, Sabtu (6/4/2019).
Eva mengaku masih ada kebocoran anggaran hingga saat ini. Namun ia mengklaim jumlahnya tidak sebesar pada zaman orde baru.
"Tapi saya yakinkan kalau nanti pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-planing, dilaksanakan seperti di DKI pada zamannya Pak Jokowi dan ini berlaku di seluruh Indonesia maka tidak akan ada lagi peluang bocor yang direncanakan," ujarnya.
Untuk itu, politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, agar tidak terjadi kebocoran, maka pemerintahan Jokowi layak dipilih kembali. Sebab, di pemerintahan Jokowi sistem telah diperbaiki untuk menangkal kebocoran tersebut.
Eva lantas menyebut capres 02 Prabowo Subianto tidak memiliki program seperti Jokowi untuk mengatasi kebocoran APBN. Prabowo, kata dia lebih banyak ngomel daripada memberi solusi.
"Kalau Pak Prabowo tidak mempunyai rencana e-budgeting dan tetap ngomel tentang kebocoran, ya akan langgeng kebocoran itu. Jadi yang penting itu apa solusinya. Kalau Pak Jokowi solusinya e-budgeting. Dalam e-budgeting itu ada transparansi anggaran," tandasnya.
Isu kebocoran anggaran ini kembali mencuat menyusul hasil Litbang KPK yang menemukan adanya angka kebocoran yang cukup tinggi pada APBN. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebut jika tidak bocor, total APBN Indonesia mestinya mencapai Rp4.000 triliun. Adapun saat ini, total APBN berkisar Rp2.439 triliun.
Basaria menyampaikan hal ini saat sambutan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang, Senin 1 April lalu. Namun, dugaan kebocoran anggaran ini bukanlah hal baru. Temuan ini pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
(maf)
