KPK Sebut Ada Kebocoran APBN, Ini Respons Kubu Prabowo
Jum'at, 05 April 2019 - 11:02 WIB
KPK Sebut Ada Kebocoran APBN, Ini Respons Kubu Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengungkapkan adanya kebocoran APBN. Berdasarkan hasil Litbang KPK, Basaria menyebut jika tidak bocor APBN Indonesia mestinya mencapai Rp4.000 triliun. Sementara saat ini, total APBN berkisar Rp2.439 triliun.
Temuan ini diungkapkan Basaria saat memberikam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang Jawa Tengah, Senin 1 April 2019.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan uang rakyat. Terlebih peringatan terkait kebocoran anggaran bukanlah hal baru dan pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
"Apa yang disampaikan KPK terkait kebocoran anggaran ini kan bukan hal baru, sudah disampaikan. Tetapi, Jokowi kan merasa kabinetnya kabinet bersih," jelas Ferdinand di Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Politikus partai berlambang bintang mercy ini meminta adanya upaya penyelamatan uang negara tersebut. Tujuannya, agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia pun kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memcegah kebocoran anggaran.
Terlebih berdasarkan temuan KPK, angka kebocoran sangatlah tinggi dan hampir 50 persen daro total APBN.
"Nah sekarang kita pertanyakan Jokowi bersihnya di mana. Kalau Jokowi bersih tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," tukasnya.
Temuan ini diungkapkan Basaria saat memberikam sambutan di Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Monitoring Online Penerimaan Pajak Daerah antara Bank Jateng dengan Pemerintah Daerah di Semarang Jawa Tengah, Senin 1 April 2019.
Menyikapi hal tersebut, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dengan uang rakyat. Terlebih peringatan terkait kebocoran anggaran bukanlah hal baru dan pernah disampaikan ke kantor Wantimpres pada 2017 silam.
"Apa yang disampaikan KPK terkait kebocoran anggaran ini kan bukan hal baru, sudah disampaikan. Tetapi, Jokowi kan merasa kabinetnya kabinet bersih," jelas Ferdinand di Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Politikus partai berlambang bintang mercy ini meminta adanya upaya penyelamatan uang negara tersebut. Tujuannya, agar bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Ia pun kembali mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memcegah kebocoran anggaran.
Terlebih berdasarkan temuan KPK, angka kebocoran sangatlah tinggi dan hampir 50 persen daro total APBN.
"Nah sekarang kita pertanyakan Jokowi bersihnya di mana. Kalau Jokowi bersih tidak mungkin terjadi kebocoran anggaran sampai 40 persen," tukasnya.
(pur)
