Indonesia Maju dan Menang lewat Pendidikan
Indonesia Maju dan Menang lewat Pendidikan
A
A
A
Adjat Wiratma
Jurnalis dan Praktisi Pendidikan
Saat ini kita masuk dalam era yang menuntut bangsa-bangsa di dunia bersaing secara global. Disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini masuk ke era revolusi industri, tidak lagi 4.0 sejumlah negara maju bahkan sudah bicara 5.0. Demikian pula Indonesia, terus berusaha menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang bebas, cerdas, maju, dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan itu adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dapat terwujud jika Indonesia menjadi bangsa yang sadar potensi dan memiliki manusia yang unggul, dan pendidikan harus menjadi modal utama.
Di tengah ingar-bingar percaturan politik jelang Pemilu 2019 pada 17 April, sedikit sekali terdengar politisi bicara soal pendidikan. Memberikan perhatian pada pendidikan sekali pun penting, namun tidak "seksi" secara politik elektoral. Pembangunan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu dekat. Berbeda dengan membangun infrastruktur, yang dalam satu atau dua tahun dapat dilihat wujudnya, sementara pendidikan butuh waktu puluhan tahun untuk melihat hasilnya.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan praktis dan dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan baik, dengan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Pendidikan adalah fondasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, serta memastikan berjalannya roda ekonomi dan sosial. Dengan pendidikan yang baik, ekonomi masyarakat akan meningkat, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga membaik.
Negara-negara maju memiliki perhatian terhadap pembangunan sektor pendidikan yang sangat besar misalnya soal komitmen politik anggaran sektor pendidikan. Kalaupun ada yang mengatakan APBN kita sudah mengalokasikan 20% untuk pendidikan, faktanya masih habis untuk membayar gaji dan perbaikan sarana yang rusak, belum mengarah pada peningkatan kualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2018 yang mencapai 7 juta orang.
Angka tersebut setara dengan 5,34% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang tercatat sebesar 131,01 juta orang. Ironisnya, penyumbang angka pengangguran paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), atau dalam arti lain adalah para lulusan yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, 12 tahun bersekolah. Di luar angka itu, jumlah pengangguran jebolan kampus juga masih tinggi.
Peringkat pendidikan Indonesia harus diakui masih kalah dibandingkan negara-negara di ASEAN, sebut saja Vietnam. Dengan anggaran yang cukup besar Rp416 triliun atau sebesar 20% APBN, ternyata belum membuat pendidikan Indonesia naik peringkat, padahal angka anggaran itu tak jauh berbeda dengan besaran anggaran pendidikan Vietnam. Tidak heran jika beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti dunia pendidikan di Tanah Air. Sri Mulyani juga menyoroti kinerja guru di Indonesia, dari data 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar pemerintah, kinerjanya masih banyak yang tidak kompeten.
Visi-Misi Capres-Cawapres
Jika mengintip visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di Pilpres 2019, keduanya punya perhatian pada pendidikan. Masalahnya, visi dan misi milik siapa yang lebih implementatif serta dinilai akan membawa perubahan besar. Dari uraian misi yang disampaikan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada urutan pertama pasangan ini menuliskan tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang salah satunya adalah mengembangkan reformasi sistem pendidikan.
Pasangan nomor urut 01 ini dalam banyak kesempatan mengatakan akan melakukan pembangunan sumber daya manusia besar-besaran. Terdengar menarik, namun butuh penjabaran yang konkret. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menempatkan misi membangun masyarakat Indonesia yang cerdas di poin kedua. Di mana dari puluhan program aksi, beberapa di antaranya membahas masalah pendidikan. Sayangnya, sejumlah misi yang dijabarkan itu terdengar "usang" atau program-program yang sudah lama menjadi bagian dari pembangunan pendidikan nasional selama ini misalnya saja soal Wajib Belajar 12 Tahun.
Pembangunan Berbasis Pengetahuan
Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan, menyusul setelah Jepang adalah negara-negara Asia Timur seperti Singapura, China, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tidak diragukan lagi, Korea punya komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan. Langkah ekspansif dilakukan Pemerintah Korea Selatan antara 1960 dan 1990-an dengan memperluas akses pendidikan bagi segenap warga negara. Jika Indonesia baru memulai wajib belajar pada 1984, mereka sudah memulainya sejak 1965.
Dalam perkembangannya, mereka menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari public good. Mereka mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pendidikan dasar dibandingkan level menengah dan tinggi. Setiap negara punya faktor-faktor perbedaan budaya, struktur masyarakat, dan sebagainya, termasuk Indonesia, sehingga tidak serta-merta semua yang diterapkan di negara-negara lain itu bisa di-copy paste untuk diterapkan di Tanah Air, negara ini harus mentransformasi dirinya sendiri.
Strategi Pembangunan Pendidikan
Dibutuhkan strategi yang utuh menuju Indonesia Maju dan Menang dalam persaingan global. Tentu ini bisa dicapai melalui pembangunan pendidikan di antaranya dalam peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga negara diberikan akses pendidikan yang sama. Meski sudah ada KIP, tapi masih ada anak warga marginal yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan karena urusan administrasi kependudukan seperti tidak punya KTP domisili dan akta kelahiran.
Layanan pendidikan juga termasuk menyediakan guru berkualitas untuk semua sekolah di mana pun berada sehingga guru-guru berkualitas tidak hanya bisa ditemukan di sekolah-sekolah yang berada di kota besar. Selanjutnya tentang peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan. Salah satu konsep yang digunakan adalah link and match antara materi ajar dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini untuk menjawab tingginya angka pengangguran lulusan sekolah.
Salah satu yang mendesak adalah implementasi kewirausahaan pada tingkat pendidikan menengah dan atas, hingga dengan sendirinya akan mendorong para lulusan untuk tidak bersikap pasif dan putus asa saat tidak mampu melanjutkan pendidikan, tetapi akan terangsang untuk mencari berbagai alternatif yang bisa mereka lakukan. Strategi berikutnya adalah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini harus dimulai pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK. Pengelolaan pendidikan sudah tidak berfokus pada aspek kuantitas, namun berfokus pada aspek kualitas.
Profesionalisme Guru
Dalam manajemen pendidikan, guru memiliki peran penting dalam menentukan output pendidikan. Peran sentral itu berkaitan dengan tugas guru mentransfer ilmu pengetahuan, yang memberikan pengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan berprilaku peserta didik. Dengan perkembangan global sekarang ini, tugas dan pekerjaan guru pun semakin berat. Masih banyak guru yang menunjukkan tidak mau mengembangkan diri.
Misalnya kurang memahami administrasi sekolah, guru belum memahami bagaimana mengelola kelas dengan baik, guru kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan jiwa kewirausahaan guru juga rendah. Selain soal prilaku guru, hal lain yang juga mendera guru saat ini adalah tentang kesejahteraan mereka. Hal yang mendesak bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dengan membuat pemetaan standar guru di Indonesia.
Banyak kebijakan dan program strategis yang dapat dikembangkan pemerintah untuk menjawab tantangan yang berkembang sekarang. Masalah pendidikan ini tentu bukan hanya ditujukan kepada capres, cawapres, menteri, tapi juga para anggota DPR, caleg, dan stakeholder. Jangan sampai, semua seolah tertelan masalah politik kekuasaan semata. Mengingatkan kembali bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bidang pendidikan memegang peranan penting. Siapa pun capres-cawapres yang terpilih nanti harus mempunyai komitmen yang besar memajukan pendidikan Indonesia.
Jurnalis dan Praktisi Pendidikan
Saat ini kita masuk dalam era yang menuntut bangsa-bangsa di dunia bersaing secara global. Disertai perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini masuk ke era revolusi industri, tidak lagi 4.0 sejumlah negara maju bahkan sudah bicara 5.0. Demikian pula Indonesia, terus berusaha menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang bebas, cerdas, maju, dan mandiri sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan itu adalah tanggung jawab bersama, dan hanya dapat terwujud jika Indonesia menjadi bangsa yang sadar potensi dan memiliki manusia yang unggul, dan pendidikan harus menjadi modal utama.
Di tengah ingar-bingar percaturan politik jelang Pemilu 2019 pada 17 April, sedikit sekali terdengar politisi bicara soal pendidikan. Memberikan perhatian pada pendidikan sekali pun penting, namun tidak "seksi" secara politik elektoral. Pembangunan pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak dapat terlihat dalam waktu dekat. Berbeda dengan membangun infrastruktur, yang dalam satu atau dua tahun dapat dilihat wujudnya, sementara pendidikan butuh waktu puluhan tahun untuk melihat hasilnya.
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan praktis dan dapat memecahkan masalah sehari-hari dengan baik, dengan kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia. Pendidikan adalah fondasi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, serta memastikan berjalannya roda ekonomi dan sosial. Dengan pendidikan yang baik, ekonomi masyarakat akan meningkat, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga membaik.
Negara-negara maju memiliki perhatian terhadap pembangunan sektor pendidikan yang sangat besar misalnya soal komitmen politik anggaran sektor pendidikan. Kalaupun ada yang mengatakan APBN kita sudah mengalokasikan 20% untuk pendidikan, faktanya masih habis untuk membayar gaji dan perbaikan sarana yang rusak, belum mengarah pada peningkatan kualitas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah angka pengangguran di Indonesia per Agustus 2018 yang mencapai 7 juta orang.
Angka tersebut setara dengan 5,34% dari jumlah angkatan kerja di Indonesia yang tercatat sebesar 131,01 juta orang. Ironisnya, penyumbang angka pengangguran paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), atau dalam arti lain adalah para lulusan yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, 12 tahun bersekolah. Di luar angka itu, jumlah pengangguran jebolan kampus juga masih tinggi.
Peringkat pendidikan Indonesia harus diakui masih kalah dibandingkan negara-negara di ASEAN, sebut saja Vietnam. Dengan anggaran yang cukup besar Rp416 triliun atau sebesar 20% APBN, ternyata belum membuat pendidikan Indonesia naik peringkat, padahal angka anggaran itu tak jauh berbeda dengan besaran anggaran pendidikan Vietnam. Tidak heran jika beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti dunia pendidikan di Tanah Air. Sri Mulyani juga menyoroti kinerja guru di Indonesia, dari data 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar pemerintah, kinerjanya masih banyak yang tidak kompeten.
Visi-Misi Capres-Cawapres
Jika mengintip visi-misi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di Pilpres 2019, keduanya punya perhatian pada pendidikan. Masalahnya, visi dan misi milik siapa yang lebih implementatif serta dinilai akan membawa perubahan besar. Dari uraian misi yang disampaikan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, pada urutan pertama pasangan ini menuliskan tentang peningkatan kualitas manusia Indonesia, yang salah satunya adalah mengembangkan reformasi sistem pendidikan.
Pasangan nomor urut 01 ini dalam banyak kesempatan mengatakan akan melakukan pembangunan sumber daya manusia besar-besaran. Terdengar menarik, namun butuh penjabaran yang konkret. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menempatkan misi membangun masyarakat Indonesia yang cerdas di poin kedua. Di mana dari puluhan program aksi, beberapa di antaranya membahas masalah pendidikan. Sayangnya, sejumlah misi yang dijabarkan itu terdengar "usang" atau program-program yang sudah lama menjadi bagian dari pembangunan pendidikan nasional selama ini misalnya saja soal Wajib Belajar 12 Tahun.
Pembangunan Berbasis Pengetahuan
Jepang adalah negara Asia pertama yang menjadi pelopor pembangunan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan, menyusul setelah Jepang adalah negara-negara Asia Timur seperti Singapura, China, Hong Kong, dan Korea Selatan. Tidak diragukan lagi, Korea punya komitmen yang kuat dalam membangun pendidikan. Langkah ekspansif dilakukan Pemerintah Korea Selatan antara 1960 dan 1990-an dengan memperluas akses pendidikan bagi segenap warga negara. Jika Indonesia baru memulai wajib belajar pada 1984, mereka sudah memulainya sejak 1965.
Dalam perkembangannya, mereka menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari public good. Mereka mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pendidikan dasar dibandingkan level menengah dan tinggi. Setiap negara punya faktor-faktor perbedaan budaya, struktur masyarakat, dan sebagainya, termasuk Indonesia, sehingga tidak serta-merta semua yang diterapkan di negara-negara lain itu bisa di-copy paste untuk diterapkan di Tanah Air, negara ini harus mentransformasi dirinya sendiri.
Strategi Pembangunan Pendidikan
Dibutuhkan strategi yang utuh menuju Indonesia Maju dan Menang dalam persaingan global. Tentu ini bisa dicapai melalui pembangunan pendidikan di antaranya dalam peningkatan pemerataan kesempatan pendidikan. Semua warga negara diberikan akses pendidikan yang sama. Meski sudah ada KIP, tapi masih ada anak warga marginal yang kesulitan mendapatkan layanan pendidikan karena urusan administrasi kependudukan seperti tidak punya KTP domisili dan akta kelahiran.
Layanan pendidikan juga termasuk menyediakan guru berkualitas untuk semua sekolah di mana pun berada sehingga guru-guru berkualitas tidak hanya bisa ditemukan di sekolah-sekolah yang berada di kota besar. Selanjutnya tentang peningkatan relevansi pendidikan dengan pembangunan. Salah satu konsep yang digunakan adalah link and match antara materi ajar dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini untuk menjawab tingginya angka pengangguran lulusan sekolah.
Salah satu yang mendesak adalah implementasi kewirausahaan pada tingkat pendidikan menengah dan atas, hingga dengan sendirinya akan mendorong para lulusan untuk tidak bersikap pasif dan putus asa saat tidak mampu melanjutkan pendidikan, tetapi akan terangsang untuk mencari berbagai alternatif yang bisa mereka lakukan. Strategi berikutnya adalah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Penerapan strategi ini harus dimulai pada jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK. Pengelolaan pendidikan sudah tidak berfokus pada aspek kuantitas, namun berfokus pada aspek kualitas.
Profesionalisme Guru
Dalam manajemen pendidikan, guru memiliki peran penting dalam menentukan output pendidikan. Peran sentral itu berkaitan dengan tugas guru mentransfer ilmu pengetahuan, yang memberikan pengaruh pada cara berpikir, bersikap, dan berprilaku peserta didik. Dengan perkembangan global sekarang ini, tugas dan pekerjaan guru pun semakin berat. Masih banyak guru yang menunjukkan tidak mau mengembangkan diri.
Misalnya kurang memahami administrasi sekolah, guru belum memahami bagaimana mengelola kelas dengan baik, guru kurang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran, dan jiwa kewirausahaan guru juga rendah. Selain soal prilaku guru, hal lain yang juga mendera guru saat ini adalah tentang kesejahteraan mereka. Hal yang mendesak bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melakukan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi guru dengan membuat pemetaan standar guru di Indonesia.
Banyak kebijakan dan program strategis yang dapat dikembangkan pemerintah untuk menjawab tantangan yang berkembang sekarang. Masalah pendidikan ini tentu bukan hanya ditujukan kepada capres, cawapres, menteri, tapi juga para anggota DPR, caleg, dan stakeholder. Jangan sampai, semua seolah tertelan masalah politik kekuasaan semata. Mengingatkan kembali bahwa salah satu cita-cita bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bidang pendidikan memegang peranan penting. Siapa pun capres-cawapres yang terpilih nanti harus mempunyai komitmen yang besar memajukan pendidikan Indonesia.
(rhs)
Explore More