KPU Terus Bentengi Sistem IT agar Aman Tak Diretas
Rabu, 13 Maret 2019 - 21:54 WIB
KPU Terus Bentengi Sistem IT agar Aman Tak Diretas
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan seringkali mendapatkan serangan (hacker) terhadap sistem IT lembaganya. Namun pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dan menangkal upaya peretasan tersebut.
Ketua KPU Arief BUdiman menyatakan serangan peratasan kerap datang dengan identitas dari dalam maupun luar negeri. Bermacam bentuk upaya peretasan dilakukan.
"Kalau nyerang ke web kita itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana. IP Address negara yang terdeteksi tidak berarti negara asal pelaku. Misal, pelaku dari dalam negeri bisa menggunakan IP Address luar negeri," ucap Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
(Baca juga: Akui Sistem IT Diretas, KPU Jamin Tak Ganggu Tahapan Pemilu)
Menurutnya, salah satu serangan yang dilancarkan adalah deface. Serta ada bentuk serangan lain yang ia tidak mau mengungkap. KPU memastikan serangan tersebut masih bisa ditangani. Arief menjamin serangan ini tidak memengaruhi signifikan Pemilu 2019.
"KPU menjaga sistem kita, aman, orang mau nyerang kan datang terus, tapi kita berupaya membentengi supaya tetap aman. Ya meski ada yang nyerang setop dulu bentar, tapi semua bisa digunakan," tegasnya.
Sekalipun sistem IT KPU terkena serangan hacker, Arief memastikan hal itu tak akan bisa mengubah hasil Pemilu 2019. Rekapitulasi suara dilakukan dengan cara manual. Sehingga, bagaimanapun kerusakan sistem IT KPU, hal itu tak bisa mengubah hasil pemilu 17 April nanti.
"Penghitungan suara itu yang ditetapkan itu adalah yang hasil direkap secara berjenjang dan manual melalui berita acara itu. Jadi andaikan sistem diserang, KPU nyatakan enggak pakai itu, itu enggak papa pemilunya kan pemilu berdasarkan ketentuan UU hasil rekap manual melalui berita acara itulah yang dipakai KPU," jelasnya.
Begitupun dengan Komisioner KPU Viryan Aziz yang menyatakan pihaknya akan menggandeng aparat penegak hukum baik itu Polri untuk melacak keberadaan peretas atau hacker yang menyerang pusat data KP.
"Itu jalan terus dan setiap ada serangan siber kita selalu koordinasi dengan Mabes Polri dalam hal ini cyber crime. Kita harapkan mereka bisa ungkap dan itu terbukti bisa ditangkap," ucapnya.
Serangan hacker tentu saja berkaitan dengan era globalisasi di mana tekonologi semakin berkembang. KPU juga akan terus melakukan pencegahan terhadap serangan para hacker ini.
"Kami berupaya meminimalisir potensi tersebut yang kami lakukan adalah bekerja sebaik mungkin sehingga misalnya ada seorang hacker kesel dengan KPU, itu bisa gak jadi," tegasnya.
Ketua KPU Arief BUdiman menyatakan serangan peratasan kerap datang dengan identitas dari dalam maupun luar negeri. Bermacam bentuk upaya peretasan dilakukan.
"Kalau nyerang ke web kita itu memang ada terus dan itu bisa datang dari mana-mana. IP Address negara yang terdeteksi tidak berarti negara asal pelaku. Misal, pelaku dari dalam negeri bisa menggunakan IP Address luar negeri," ucap Arief Budiman, di Jakarta, Rabu (13/3/2019).
(Baca juga: Akui Sistem IT Diretas, KPU Jamin Tak Ganggu Tahapan Pemilu)
Menurutnya, salah satu serangan yang dilancarkan adalah deface. Serta ada bentuk serangan lain yang ia tidak mau mengungkap. KPU memastikan serangan tersebut masih bisa ditangani. Arief menjamin serangan ini tidak memengaruhi signifikan Pemilu 2019.
"KPU menjaga sistem kita, aman, orang mau nyerang kan datang terus, tapi kita berupaya membentengi supaya tetap aman. Ya meski ada yang nyerang setop dulu bentar, tapi semua bisa digunakan," tegasnya.
Sekalipun sistem IT KPU terkena serangan hacker, Arief memastikan hal itu tak akan bisa mengubah hasil Pemilu 2019. Rekapitulasi suara dilakukan dengan cara manual. Sehingga, bagaimanapun kerusakan sistem IT KPU, hal itu tak bisa mengubah hasil pemilu 17 April nanti.
"Penghitungan suara itu yang ditetapkan itu adalah yang hasil direkap secara berjenjang dan manual melalui berita acara itu. Jadi andaikan sistem diserang, KPU nyatakan enggak pakai itu, itu enggak papa pemilunya kan pemilu berdasarkan ketentuan UU hasil rekap manual melalui berita acara itulah yang dipakai KPU," jelasnya.
Begitupun dengan Komisioner KPU Viryan Aziz yang menyatakan pihaknya akan menggandeng aparat penegak hukum baik itu Polri untuk melacak keberadaan peretas atau hacker yang menyerang pusat data KP.
"Itu jalan terus dan setiap ada serangan siber kita selalu koordinasi dengan Mabes Polri dalam hal ini cyber crime. Kita harapkan mereka bisa ungkap dan itu terbukti bisa ditangkap," ucapnya.
Serangan hacker tentu saja berkaitan dengan era globalisasi di mana tekonologi semakin berkembang. KPU juga akan terus melakukan pencegahan terhadap serangan para hacker ini.
"Kami berupaya meminimalisir potensi tersebut yang kami lakukan adalah bekerja sebaik mungkin sehingga misalnya ada seorang hacker kesel dengan KPU, itu bisa gak jadi," tegasnya.
(maf)
