Kebijakan Pemerintah Pusat-Daerah Harus Sinkron dan Selaras

Senin, 11 Maret 2019 - 22:27 WIB
Kebijakan Pemerintah...
Kebijakan Pemerintah Pusat-Daerah Harus Sinkron dan Selaras
A A A
BALIKPAPAN - Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo kembali menegaskan perlunya sinkronisasi dan penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dengan program prioritas pemerintah daerah untuk tujuan pembangunan. Hal itu dikatakannya saat memberikan sambutan pada acara Rakortekbang wilayah Regional II di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, rakor ini adalah dalam kerangka untuk menyinkronkan, menyelaraskan, dan mengharmonisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. “Sehingga ada sinergitas kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah," kata Hadi.

Hadi juga menyinggung arah pembangunan nasional dengan lima program prioritas Nasional. Yakni pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan, konektivitas dan pemerataan, peningkatan nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja, pemantapan ketahanan energi, pangan, sumber daya air, dan lingkungan, serta stabilitas pertahanan dan keamanan.

Hadi mengatakan, capaian dua tahun terakhir sangat menggembirakan. Koordinasi teknis perencanaan nasional telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.

Penurunan angka kemiskinan serta peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahun menjadi salah satu bukti keberhasilan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Penurunnya angka kemiskinan di 2017 masih 10,12%, turun menjadi 9,66% pada 2018. “Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, saat ini mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan sejak 2015 hingga 2018 menjadi 5,17%," ujarnya.
(poe)
Berita Terkait
Reformasi Birokrasi...
Reformasi Birokrasi Jadi Fondasi Penguatan Negara, SAKIP dan ZI Dorong Kinerja Berdampak
Sekjen KLHK Sebut Menjadi...
Sekjen KLHK Sebut Menjadi Birokrat Harus Punya Integritas dan Moral
Kemendagri Sebut 232...
Kemendagri Sebut 232 Daerah Telah Usulkan Penyederhanaan Birokrasi
Buntut Mundurnya Dirut...
Buntut Mundurnya Dirut Agrinas, Prabowo Minta Birokrasi Tak Berbelit-Belit
Canangkan Zona Integritas...
Canangkan Zona Integritas WBBM, DJKI Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik
Wapres Maruf Amin Ingin...
Wapres Ma'ruf Amin Ingin 'Wariskan' Ini di Akhir Masa Pemerintahannya
Berita Terkini
Sari Yuliati Terpilih...
Sari Yuliati Terpilih sebagai Ketum PPK Kosgoro 1957 Periode 2026-2031
Prabowo Berulang Kali...
Prabowo Berulang Kali Ingatkan Jajarannya, Tugas Berat adalah Melawan Korupsi
Kasus dr Tifa dan Roy...
Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?
Sangkal Menkeu dan Gubernur...
Sangkal Menkeu dan Gubernur BI Diganti, Mensesneg: Justru Harus Kita Perkuat
Usai Silmy Karim Ditahan...
Usai Silmy Karim Ditahan KPK, Kursi Wamen Imipas Dibiarkan Kosong
Kasus Korupsi MBG Jadi...
Kasus Korupsi MBG Jadi Alarm Integritas Yayasan, PFI Dorong Audit dan Pengawasan Ketat
Infografis
Trade Misinvoicing dan...
Trade Misinvoicing dan Upaya Penguatan Integritas Perdagangan Indonesia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved