Pengendalian Tembakau Jadi PR Presiden Lima Tahun Ke Depan

JAKARTA - Pengendalian tembakau menjadi salah satu pekejaran rumah di bidang kesehatan. Persoalan ini dinilai harus menjadi perhatian siapa pun presiden selama lima tahun mendatang.

Mantan Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi mengaku kecewa terhadap pemerintah yang dinilainya tidak memiliki komitmen untuk mengendalikan tembakau secara komprehensif dan intensif.

"Kalau kita lihat dalam studi ini juga bahwa jumlah perokok di semua provinsi dan saya ulangi, semua provinsi meningkat termasuk usia 15-19 tahun meningkat di semua provinsi. Jadi itu adalah sudah merampas hak anak untuk hidup sehat," kata Nafsiah saat berbicara dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertema Menuju Debat III Menakar Visi Kesehatan, di d'Consulate Resto, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2019).

Menurut dia, meningkatkan jumlah perokok membuat risiko penyakit yang ditimbulkan akibat rokok meningkat. Penyakit kanker, stroke penyakit jantung hingga gagal ginjal meningkat di semua provinsi.

Susahnya komitmen dalam pengendalian tembakau, dirasakan Nafsiah ketika menjadi Menteri Kesehatan 2012-2014. Para elite pemerintahan tahu bahayanya tapi dalam menindak dan mengambil keputusan sangat sulit.

"Para anggota DPR, DPRD kita ngomong ya ngomong nya sih komitmen tapi menindak pelanggaran atau mengambil tindakan postif untuk mengehntikan merokok dikalangan masyarakat khususnya di kalangan masyarakat miskin dan anak-anak remaja tidak ada sama sekali," ungkapnya.

Dia pun mengapresiasi adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Namun langkah itu tidak cukup.
"Kalau saya melihat pemerintah yang tidak memperhatikan pengendalian rokok pengendalian tembakau itu ibarat tangan kanan memberi makan industri rokok tangan kiri merampas hak rakyat termasuk hak anak untuk hidup sehat dan sejahtera," tuturnya.