Gerindra Anggap Dana Desa seperti P3K
Kamis, 21 Februari 2019 - 20:18 WIB
Gerindra Anggap Dana Desa seperti P3K
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan anggaran dana desa dinilai bukan solusi atas masalah utama di setiap desa. Sebab, dana desa dinilai seperti pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
"Dana desa ini maksudnya untuk menyelesaikan masalah secara P3K, kalau ada yang urgent baru bisa kita selesaikan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Jalan Mulawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Namun, kata dia, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas masalah utama di setiap desa. "Jangan dianggap sudah menyalurkan dana desa, terus pembangunan di desa selesai, enggak bisa juga," ujar Direktur Pemberdayaan Caleg BPN Prabowo-Sandiaga itu.
Maka itu, kebijakan anggaran dana desa dinilai tidak bisa dijadikan sebagai keberhasilan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. "Kalau DPR enggak izinkan, enggak bisa juga jadi keberhasilan pemerintah," ujar ketua komisi IV DPR RI ini.
(Baca juga: Keberpihakan Kunci Membangun Masyarakat Sejahtera)
Maka itu, dia mengkritisi klaim Presiden Jokowi dalam debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari lalu maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengenai dana desa.
"Keberhasilannya mana? tunjukkan keberhasilan dana desa itu tanya kepala desa, memang di desa sekarang punya anggaran, tapi anggaran itu apakah anggaran itu diselesaikan oleh pemerintah desa sendiri? Tidak, ada campur tangan pemerintah," paparnya.
"Dana desa ini maksudnya untuk menyelesaikan masalah secara P3K, kalau ada yang urgent baru bisa kita selesaikan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo di Jalan Mulawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).
Namun, kata dia, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab atas masalah utama di setiap desa. "Jangan dianggap sudah menyalurkan dana desa, terus pembangunan di desa selesai, enggak bisa juga," ujar Direktur Pemberdayaan Caleg BPN Prabowo-Sandiaga itu.
Maka itu, kebijakan anggaran dana desa dinilai tidak bisa dijadikan sebagai keberhasilan Pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. "Kalau DPR enggak izinkan, enggak bisa juga jadi keberhasilan pemerintah," ujar ketua komisi IV DPR RI ini.
(Baca juga: Keberpihakan Kunci Membangun Masyarakat Sejahtera)
Maka itu, dia mengkritisi klaim Presiden Jokowi dalam debat kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu 17 Februari lalu maupun Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengenai dana desa.
"Keberhasilannya mana? tunjukkan keberhasilan dana desa itu tanya kepala desa, memang di desa sekarang punya anggaran, tapi anggaran itu apakah anggaran itu diselesaikan oleh pemerintah desa sendiri? Tidak, ada campur tangan pemerintah," paparnya.
(maf)
