Mendagri Bantah Isu Pemerintah Tunda Kenaikan Gaji Perangkat Desa
Kamis, 21 Februari 2019 - 07:19 WIB
Mendagri Bantah Isu Pemerintah Tunda Kenaikan Gaji Perangkat Desa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah isu bahwa pemerintah menunda kenaikan gaji perangkat desa. Justru, menurut Tjahjo pemerintah memastikan gaji perangkat desa akan naik pada tahun 2020.
“Pemerintah sudah menyetujui usulan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan II/a sebesar 100 persen,” ujar Mendagri menjawab wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
(Baca juga: Pemerintah Realisasikan Gaji Baru Perangkat Desa Tahun Depan)
Sebelumnya saat ditanya wartawan mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada Mendagri. Yang pasti, kalau usulan kenaikan gaji itu sudah di mejanya, presiden tegaskan akan langsung menandatangani.
Mendagri sendiri mengingatkan bahwa semua kebijakan berkenaan dengan hal tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selain itu, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang ditargetkan selesai Februari tahun ini. “Pokoknya janji Pemerintah revisi (PP) ini selesai bulan Februari. Tadi dipastikan selesai bulan Februari,” kata Tjahjo.
Namun dia menegaskan, bahwa penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak bisa berlaku efektif tahun ini. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disahkan akhir tahun 2018.
Selain itu, Tjahjo juga menyebut hal itu telah disepakati antara Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Karo hukum Kemendagri di hadapan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Mujito dan pengurus perangkat desa lainnya di kantor Sekretaris Kabinet.
“Ini kan tidak mungkin perubahan APBN, APBD, serupiah pun. Sudah sepakat kok sudah dipanggil pengurusnya oleh Pak Seskab (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung) kemarin di Istana,” terang Tjahjo.
(Baca juga: Penyetaraan Gaji Kepala Desa ditunda, Begini Penjelasan Menkeu)
Keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan gaji perangkat desa setara PNS Golongan II/a merupakan keputusan yang sudah final dan akan segera direalisasikan.
Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
“Pemerintah sudah menyetujui usulan kenaikan gaji perangkat desa setara PNS (Pegawai Negeri Sipil) Golongan II/a sebesar 100 persen,” ujar Mendagri menjawab wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019, di Ecovention Ocean Ecopark di Jakarta, Rabu (20/2/2019).
(Baca juga: Pemerintah Realisasikan Gaji Baru Perangkat Desa Tahun Depan)
Sebelumnya saat ditanya wartawan mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta wartawan untuk menanyakannya langsung kepada Mendagri. Yang pasti, kalau usulan kenaikan gaji itu sudah di mejanya, presiden tegaskan akan langsung menandatangani.
Mendagri sendiri mengingatkan bahwa semua kebijakan berkenaan dengan hal tersebut akan dilakukan sesuai mekanisme undang-undang yang berlaku. Regulasi tersebut meliputi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Selain itu, pemerintah juga akan merevisi PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 yang ditargetkan selesai Februari tahun ini. “Pokoknya janji Pemerintah revisi (PP) ini selesai bulan Februari. Tadi dipastikan selesai bulan Februari,” kata Tjahjo.
Namun dia menegaskan, bahwa penyesuaian gaji kepala desa dan perangkat desa lainnya tidak bisa berlaku efektif tahun ini. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan adanya perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah disahkan akhir tahun 2018.
Selain itu, Tjahjo juga menyebut hal itu telah disepakati antara Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Karo hukum Kemendagri di hadapan Ketua Umum Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Mujito dan pengurus perangkat desa lainnya di kantor Sekretaris Kabinet.
“Ini kan tidak mungkin perubahan APBN, APBD, serupiah pun. Sudah sepakat kok sudah dipanggil pengurusnya oleh Pak Seskab (Sekretaris Kabinet, Pramono Anung) kemarin di Istana,” terang Tjahjo.
(Baca juga: Penyetaraan Gaji Kepala Desa ditunda, Begini Penjelasan Menkeu)
Keputusan Presiden Jokowi untuk menaikkan gaji perangkat desa setara PNS Golongan II/a merupakan keputusan yang sudah final dan akan segera direalisasikan.
Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
(kri)
