KPK Serahkan Uang Pengganti PT NKE Rp85,4 M ke Kas Negara
Jum'at, 15 Februari 2019 - 12:11 WIB
KPK Serahkan Uang Pengganti PT NKE Rp85,4 M ke Kas Negara
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui unit pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti terpidana PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) sebesar Rp85.490.234.737 ke kas negara.
Selain uang pengganti, tim juga mengeksekusi denda sejumlah Rp700.000.000 dari PT NKE ke kas negara. Uang pengganti dan denda yang dieksekusi tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan uang tersebut telah diserahkan kepada kas negara. Sehingga menjadi tambahan asset recovery yang dilakukan KPK saat ini.
"Menjadi pembelajaran juga bahwa betapa pun pihak-pihak perorangan atau korporasi melakukan korupsi ketika terbukti di pengadilan maka keuntungan dan uang hasil korupsi akan serahkan untuk negara," ujar Febri kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis PT NKE bersalah karena sebagai korporasi terlibat melakukan korupsi. PT NKE divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp85,4 miliar dan denda senilai Rp700 juta.
(Baca juga: Tersangka Korupsi Korporasi Kembalikan Uang Rp15 Miliar ke KPK)
Selain itu, KPK memperingatkan kepeada seluruh instansi pemerintah untuk tidak melibatkan PT NKE saat adanya proses lelang. Lantaran korporasi tersebut sudah dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dalam waktu tertentu.
"Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi - korporasi lain agar tidak melakukan korupsi," ungkap Febri.
PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa, juga diduga terlibat.
Hakim menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Selain uang pengganti, tim juga mengeksekusi denda sejumlah Rp700.000.000 dari PT NKE ke kas negara. Uang pengganti dan denda yang dieksekusi tersebut sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tipikor Jakarta.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengungkapkan uang tersebut telah diserahkan kepada kas negara. Sehingga menjadi tambahan asset recovery yang dilakukan KPK saat ini.
"Menjadi pembelajaran juga bahwa betapa pun pihak-pihak perorangan atau korporasi melakukan korupsi ketika terbukti di pengadilan maka keuntungan dan uang hasil korupsi akan serahkan untuk negara," ujar Febri kepada wartawan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).
Sebelumnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis PT NKE bersalah karena sebagai korporasi terlibat melakukan korupsi. PT NKE divonis untuk membayar uang pengganti sebesar Rp85,4 miliar dan denda senilai Rp700 juta.
(Baca juga: Tersangka Korupsi Korporasi Kembalikan Uang Rp15 Miliar ke KPK)
Selain itu, KPK memperingatkan kepeada seluruh instansi pemerintah untuk tidak melibatkan PT NKE saat adanya proses lelang. Lantaran korporasi tersebut sudah dicabut hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dalam waktu tertentu.
"Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi - korporasi lain agar tidak melakukan korupsi," ungkap Febri.
PT NKE sebelumnya didakwa melakukan korupsi bersama-sama mantan direktur utamanya, Dudung Purwadi. Eks anggota DPR Muhammad Nazarudin dan eks Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Udayana, Made Meregawa, juga diduga terlibat.
Hakim menyatakan PT NKE melanggar Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 18 dan atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
(maf)
