Pemerintah Diharapkan Bikin Gebrakan Berantas Mafia Hukum

JAKARTA - Jaringan mafia hukum dan peradilan ditengarai masih leluasa menjalankan praktik perdagangan hukum, terutama dalam perkara bisnis atau sengketa perdata yang melibatkan pihak tertentu.

Margarito Kamis, pakar hukum dari Universitas Khairun, Ternate, menilai upaya pemberantasan mafia hukum dan mafia peradilan hingga kini belum dilakukan secara komprehensif.

"Kita harus akui mafia hukum dan peradilan itu masih ada sampai saat ini, meskipun sudah banyak kasus dan pelakunya ditangkapi," kata Margarito, Jumat (8/2/2019).

Margarito tidak membantah bahwa mafia hukum dan peradilan menggejala dalam penanganan perkara bisnis atau sengketa perdata yang melibatkan pihak tertentu.

Dia menilai, dari berbagai kasus mafia hukum yang berhasil diungkap KPK, sulit dihindarkan kesan memang peradilan di Indonesia belum cukup kokoh. "Tidak bisa kita hindari, memang masih ada praktik mafia hukum dan peradilan," ucapnya.

Margarito mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih serius dalam agenda pemberantasan mafia hukum dan peradilan. "Yang saya tawarkan, ambilah langkah yang dapat memberikan dampak positif agar mafia hilang. Harus ada gebrakan nyata," ungkapnya.

Dia percaya orang-orang, di lingakaran Istana pasti mampu merumuskan langkah terbaik untuk secara komprehensif memberantas jaringan mafia hukum dan peradilan. "Pasti mereka mampu memetakan siapa yang terlibat dalam jaringan mafia hukum dan peradilan tersebut," tegasnya.

Menurut Margarito, apa yang dilakukan KPK selama ini sudah baik dengan secara proaktif melakukan penangkapan dan pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik mafia hukum dan peradilan.

Lalola Easter, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai sampai saat ini penegakan hukum belum menjadi salah satu fokus pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Seperti pada institusi KPK, sebetulnya saya melihat tidak ada komitmen yang serius dari Presiden untuk melindungi KPK, terutama dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi," tuturnya.

Di sisi lain, upaya pemberantasan pungli dengan dibentuknya Saber Pungli dan Satgas Antikorupsi baik oleh Polri maupun Kejaksaan kesannya hanya serius di awal.

"Sayangnya sampai saat ini belum ada evaluasi yang menyeluruh terkait Saber Pungli dan Satgas Antikorupsi itu," ujarnya.

Lalola mengakui, di awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kala (JK) terlihat punya inisiatif dalam pemberantasan korupsi. "Tetapi semakin ke sini, semakin sulit terlihat aksi pemberantasan korupsi itu," katanya.

Mengawali pemerintahannya bersama JK, Presiden Jokowi menetapkan 9 agenda prioritas atau Nawa Cita, di mana nomor 4 berbunyi Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.