Kapuspen Kemendagri Jelaskan Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
Senin, 04 Februari 2019 - 14:10 WIB
Kapuspen Kemendagri Jelaskan Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan aturan baru Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD. Hal ini diatur dalam Permendagri No 123/2018 tentang Perubahan Keempat Atas Permendagri No 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Kepala Pusat Penerangannya Bahtiar menjelaskan ada 6 ketentuan pihak-pihak yang dapat menerima hibah. Pertama bahwa hibah kepada pemerintah pusat. “Yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (4/2/2019).
Kedua, hibah kepada pemerintah daerah lainnya. Yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
Ketiga, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Kelima, hibah kepada badan dan lembaga. Yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keenam, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Untuk badan dan lembaga yang mendapat hibah memeliki sejumlah persyaratan. Paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda. “Dan yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemda dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda pemberi hibah,” ujar Bahtiar.
Persyaratan untuk mendapatkan hibah bagi ormas yakni telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
Kepala Pusat Penerangannya Bahtiar menjelaskan ada 6 ketentuan pihak-pihak yang dapat menerima hibah. Pertama bahwa hibah kepada pemerintah pusat. “Yaitu diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/ lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan,” katanya dalam keterangan tertulisnya yang diterima SINDOnews, Senin (4/2/2019).
Kedua, hibah kepada pemerintah daerah lainnya. Yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
Ketiga, hibah kepada BUMN diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keempat, hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat.
Kelima, hibah kepada badan dan lembaga. Yaitu badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keenam, hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
Untuk badan dan lembaga yang mendapat hibah memeliki sejumlah persyaratan. Paling sedikit memiliki kepengurusan di daerah domisili, keterangan domisili dari lurah/ kepala desa setempat atau sebutan lainnya, dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda. “Dan yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemda dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda pemberi hibah,” ujar Bahtiar.
Persyaratan untuk mendapatkan hibah bagi ormas yakni telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemda yang bersangkutan dan memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
(poe)
