Ide Terobosan Hukum Jokowi Dinilai Lebih Unggul dari Prabowo
Senin, 21 Januari 2019 - 23:25 WIB
Ide Terobosan Hukum Jokowi Dinilai Lebih Unggul dari Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Aji, menilai capres 01 Joko Widodo sudah membuktikan integritasnya dalam penegakan hukum dan korupsi.
"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," kata Indriyanto, yang juga mantan wakil ketua KPK, ketika dihubungi, Senin (21/1/2019).
Menurut dia, pada debat pertama, Jokowi menyuguhkan point-point yang menarik. Seperti perlunya Pusat Legislasi Nasional yang langsing, bertanggungjawab pada presiden, agar tidak terjadi tumpang tindih.
Karena itu, dia berharap bahan-bahan yang dibawa disampaikan Jokowi di arena debat bisa dituangkan ketika nanti terpilih kembali. "Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata dia.
Sementara, dia sendiri memberikan skor atas debat yang berlangsung, Kamis (17/01) malam. Kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, Indriyanto memberi nilai 75. Sedangkan kepasangan Prabowo-Sandi 60. Itu artinya Jokowi unggul dari Prabowo. “Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik dibidang hukum dan korupsi,” tegasnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional karena masih banyak aturan, di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan. Maka memang perlu satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi.
Pakar hukum tata negara itu juga menilai ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari pada ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum seperti disampaikan Prabowo.
"Badan yang menggodok aturan hukum, saya kira penting karena kalau jawabannya misalnya untuk hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," ujarnya.
"Sedangkan Prabowo sebagai calon belum bisa membuktikan realitas komitmennya," kata Indriyanto, yang juga mantan wakil ketua KPK, ketika dihubungi, Senin (21/1/2019).
Menurut dia, pada debat pertama, Jokowi menyuguhkan point-point yang menarik. Seperti perlunya Pusat Legislasi Nasional yang langsing, bertanggungjawab pada presiden, agar tidak terjadi tumpang tindih.
Karena itu, dia berharap bahan-bahan yang dibawa disampaikan Jokowi di arena debat bisa dituangkan ketika nanti terpilih kembali. "Ini harapan kami, pernyataan-pernyataan ini bisa diimplementasikan sebagai gerak simbolis," kata dia.
Sementara, dia sendiri memberikan skor atas debat yang berlangsung, Kamis (17/01) malam. Kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf, Indriyanto memberi nilai 75. Sedangkan kepasangan Prabowo-Sandi 60. Itu artinya Jokowi unggul dari Prabowo. “Dari sisi paparan Jokowi relatif lebih baik dibidang hukum dan korupsi,” tegasnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD juga mendukung gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional karena masih banyak aturan, di pusat, daerah, hingga kementerian yang masih tabrakan. Maka memang perlu satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi.
Pakar hukum tata negara itu juga menilai ide Jokowi membentuk lembaga untuk menggodok aturan hukum lebih baik dari pada ajakan-ajakan normatif menggandeng praktisi hukum seperti disampaikan Prabowo.
"Badan yang menggodok aturan hukum, saya kira penting karena kalau jawabannya misalnya untuk hanya memperbaiki hukum dengan mengumpulkan pakar-pakar untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," ujarnya.
(pur)
