Jokowi Tawarkan Penguatan Kelembagaan dan Budaya Patuh Hukum
Kamis, 17 Januari 2019 - 20:49 WIB
Jokowi Tawarkan Penguatan Kelembagaan dan Budaya Patuh Hukum
A
A
A
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) memaparkan visi-misi dalam debat perdana yang membahas hukum, HAM, korupsi dan terorisme.
Dalam paparannya, Jokowi menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. "Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Untuk itu, Jokowi mengatakan, menjadi pilihan dirinya dan Ma'ruf Amin untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, kesehatan permodalan dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan HAM yang paling mendasar.
"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu tidak mudah menyelesaikan nya karena masalah kompleksitas hukum pembuktian dan waktu yang terlalu jauh harusnya ini selesai setelah peristiwa itu berlangsung tetapi kami tetap komit dan untuk menjamin masalah tersebut negara harus," ungkapnya.
Jokowi melanjutkan, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum dan budaya taat Hukum, perbaikan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan menguatkan KPK dan mendorong sinergi KPK dan kejaksaan dan kepolisian dan terakhir kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme lewat pembinaan," tuturnya
Dalam paparannya, Jokowi menawarkan optimisme dan masa depan Indonesia yang berkeadilan. "Saya berkeyakinan semakin maju semakin demokratis dan modern sebuah negara maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting tetapi pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya," ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Untuk itu, Jokowi mengatakan, menjadi pilihan dirinya dan Ma'ruf Amin untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, kesehatan permodalan dan hak atas pembangunan merupakan cara pemenuhan HAM yang paling mendasar.
"Kita masih memiliki beban pelanggaran HAM masa lalu tidak mudah menyelesaikan nya karena masalah kompleksitas hukum pembuktian dan waktu yang terlalu jauh harusnya ini selesai setelah peristiwa itu berlangsung tetapi kami tetap komit dan untuk menjamin masalah tersebut negara harus," ungkapnya.
Jokowi melanjutkan, melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum dan budaya taat Hukum, perbaikan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
"Penegakan hukum yang tegas merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan menguatkan KPK dan mendorong sinergi KPK dan kejaksaan dan kepolisian dan terakhir kita harus tetap waspada terhadap ancaman terorisme lewat pembinaan," tuturnya
(dam)
